INFOKINI.ID, GOWA – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa, Hasrul Abdul Rajab menunjukkan peran dalam menjaga ruang komunikasi antara masyarakat dan lembaga legislatif.
Hal itu terlihat saat Hasrul Abdul Rajab yang akrab disapa HAR memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Gowa di Ruang Rapat Paripurna DPRD Gowa.
Dalam forum yang berlangsung dinamis tersebut, Hasrul Abdul Rajab tampil tenang dan fokus mengawal jalannya pembahasan berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik. Mulai dari isu pendidikan, program seragam sekolah gratis, hingga aspirasi organisasi mahasiswa dan kepemudaan dibahas secara terbuka dalam rapat tersebut.
Sebagai pimpinan rapat, Hasrul terlihat aktif memberikan kesempatan kepada seluruh peserta forum untuk menyampaikan pandangan dan masukan. Ia juga beberapa kali mengarahkan jalannya diskusi agar tetap berlangsung tertib dan kondusif meski diwarnai interupsi dari peserta rapat.
Tak hanya memimpin jalannya forum, Hasrul Abdul Rajab juga tampak mendampingi Kapolres Gowa dalam memimpin kesiapsiagaan personel pada pagi hari di halaman Kantor DPRD Gowa.
Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan rapat berlangsung.
Sebanyak 771 personel gabungan disiagakan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama agenda berlangsung. Rinciannya terdiri dari 300 personel Polres Gowa, 65 personel BKO Kodim 1409/Gowa, 240 personel BKO Satbrimobda Polda Sulsel, 106 personel BKO Dirsamapta Polda Sulsel, serta 60 personel BKO dari Polres Maros.
Kehadiran berbagai elemen masyarakat dalam RDPU tersebut menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap isu-isu daerah. Tokoh masyarakat, organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan, hingga perwakilan pemerintah daerah turut menyampaikan pandangan mereka dalam forum terbuka tersebut.
Sikap komunikatif dan terbuka yang diperlihatkan Hasrul Abdul Rajab dinilai mencerminkan komitmen DPRD Gowa dalam membangun ruang dialog yang sehat bersama masyarakat.
Pendekatan yang mengedepankan komunikasi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif sekaligus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan daerah.
Selama rapat berlangsung, suasana forum tetap berjalan aman dan tertib dengan pengamanan dari unsur TNI, Polri, dan Satpol PP hingga kegiatan selesai dilaksanakan.
