INFOKINI.ID, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi memulai pelaksanaan program MagangHub Batch 2 Angkatan II. Pada hari pertama pemagangan, Kemnaker mewanti-wanti para peserta untuk tertib menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi demi kelancaran program serta kepastian pemenuhan hak-hak peserta.
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, menegaskan pentingnya kedisiplinan sejak awal pelaksaan. Setiap peserta wajib memanfaatkan sistem digital yang telah disediakan pemerintah secara optimal.
“Seluruh peserta pemagangan wajib mengaktifkan akun SIAPKerja, tertib melakukan presensi digital, serta rutin mengunggah logbook dan laporan harian di platform MagangHub,” tegas Darmawansyah dalam pengarahannya pada orientasi peserta, Senin (21/9/2026).
4 Langkah Wajib di Hari Pertama Pemagangan
Untuk memastikan pemenuhan hak seperti uang saku hingga jaminan sosial, Kemnaker meminta peserta segera menuntaskan empat poin penting di hari pertama:
1.Penandatanganan Perjanjian Pemagangan: Meresmikan ikatan kerja dan aturan pemagangan.
2.Pendaftaran Nomor Rekening Pribadi: Memastikan kelancaran penyaluran uang saku bulanan.
3.Aktivasi BPJS Ketenagakerjaan: Menginstal aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) untuk perlindungan kerja.
4.Bergabung Saluran Komunikasi Resmi: Masuk ke grup WhatsApp resmi MagangHub guna menerima pembaruan informasi secara berkala.
Fasilitas Sertifikasi Kompetensi BNSP
Bukan sekadar pengalaman kerja di industri, Kemnaker juga menyiapkan fasilitas uji sertifikasi kompetensi gratis bagi peserta yang berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian program.
Sertifikasi ini diselenggarakan melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Seluruh alurnya, mulai dari pendaftaran, pemilihan skema yang relevan, hingga jadwal uji kompetensi, dapat diakses terintegrasi via portal MagangHub.
“Adanya sertifikasi kompetensi berlisensi BNSP ini memastikan peserta tidak hanya pulang membawa pengalaman praktis, tetapi juga mengantongi bukti kompetensi resmi yang diakui untuk bersaing di pasar kerja nasional maupun global,” pungkas Darmawansyah.(*)
