INFOKINI.ID, JAKARTA– Pemerintah Republik Indonesia resmi membuka akses publik terhadap dokumen Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Langkah ini diambil guna menjamin transparansi serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh ekosistem ketenagakerjaan di Tanah Air, mulai dari pencari kerja, buruh aktif, hingga para pemberi kerja. Masyarakat kini dapat secara langsung meninjau dan mengunduh berkas regulasi terbaru tersebut melalui laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa keterbukaan dokumen regulasi ini merupakan hak fundamental masyarakat. Ketersediaan berkas UU tersebut dinilai sangat krusial agar semua pihak dalam hubungan industrial tidak hanya mengetahui keberadaan payung hukum baru ini, melainkan juga benar-benar memahami detail substansi di dalamnya. Pihaknya mendorong agar setiap hak, kewajiban, dan skema pelindungan yang terkandung dapat dijadikan acuan baku demi terciptanya hubungan kerja yang adil, seimbang, dan berlandaskan kepastian hukum.
Secara komprehensif, regulasi anyar ini merangkum cakupan aturan yang amat luas, terdiri dari 313 Pasal yang terbagi ke dalam 23 Bab. Regulasi ini merincikan berbagai aspek vital, meliputi kesempatan dan perlakuan yang sama, perencanaan serta informasi tenaga kerja, peningkatan produktivitas, pelatihan kerja dan sistem pemagangan, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, hingga payung hukum khusus bagi pekerja di sektor informal serta aturan penggunaan tenaga kerja asing.
Selain aspek pra kerja, UU Nomor 27 Tahun 2026 juga memperketat tata kelola dalam masa kerja dan pasca-kerja. Hal ini mencakup regulasi hubungan kerja umum maupun hubungan pekerjaan tertentu, aspek pengupahan, K3, kesejahteraan, dinamika hubungan industrial, mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga skema pembentukan dana cadangan pesangon. Tak berhenti di situ, UU ini turut memuat aturan mengenai pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan, penyidikan, hingga sanksi pidana bagi pelanggar aturan.
Menaker Yassierli menyampaikan bahwa implementasi UU ini dirancang untuk mengawal perjalanan karier seorang tenaga kerja secara menyeluruh. Pemerintah ingin memastikan bahwa fungsi pelindungan negara hadir di setiap fase kehidupan kerja, sejak persiapan memasuki dunia industri, peningkatan kompetensi diri, jaminan keselamatan saat bekerja, hingga masa purna kerja atau pensiun.
Perjalanan pembentukan regulasi ini sendiri telah melewati persetujuan bersama antara DPR RI dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna pada 6 Oktober 2026 lalu. Selanjutnya, UU Nomor 27 Tahun 2026 secara resmi disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 28 Oktober 2026, yang sekaligus menandai tanggal mulai berlakunya aturan tersebut. Adapun seluruh peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU baru ini.
Bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun pekerja yang ingin menelaah detail pasal demi pasal secara lengkap, dokumen resmi UU Nomor 27 Tahun 2026 sudah dapat diunduh langsung melalui tautan resmi https://jdih.setneg.go.id/detailperaturan?jns=UU&no=27&thn=2026.(*)
