INFOKINI.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai politik koalisi pemerintah di Istana Bogor, Jumat (13/11/2026). Pertemuan tersebut membahas pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.
Rencana pertemuan itu dibenarkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman. Ia menyebut Presiden Prabowo sebelumnya telah menyampaikan rencana untuk bertemu dengan para pimpinan partai politik.
“Kemarin kami ketemu Pak Prabowo di sana dan beliau juga menyampaikan, besok saya ketemu ketua-ketua umum partai politik,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (13/11/2026).
Menurut Habiburokhman, pembahasan tersebut berkaitan dengan mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kini mengalami kekosongan.
Sementara itu, Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf juga mengonfirmasi rencana kehadirannya dalam pertemuan tersebut. Agenda itu dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 16.00 WIB di Istana Bogor.
Di sisi lain, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mulai menjalankan tahapan konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa hasil rapat gabungan MPR memutuskan untuk mengirimkan surat kepada Presiden agar segera mengajukan dua nama calon wakil presiden.
“Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden,” kata Muzani.
Dua nama yang diajukan nantinya akan melalui proses verifikasi sebelum dibawa ke sidang paripurna MPR untuk dilakukan pemilihan.
MPR juga menjadwalkan proses pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden terpilih pada Rabu, 2 Desember 2026.
Perkembangan ini menjadi perhatian publik karena pengisian jabatan wakil presiden tidak hanya menyangkut keputusan politik, tetapi juga harus mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam konstitusi.
Pemerintah dan lembaga negara kini dihadapkan pada tahapan koordinasi agar proses pergantian wakil presiden dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. (*)
