INFOKINI.ID, JAKARTA– Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) langsung pasang badan meluruskan isu liar yang beredar luas di media sosial terkait kewajiban pengusaha menyetorkan Dana Cadangan Pesangon ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Melalui pernyataan resmi yang dirilis pada Sabtu (14/11/2026), Kemnaker memastikan kabar tersebut tidak berdasar alias hoaks, sebab hingga detik ini Pemerintah belum menerbitkan keputusan maupun menunjuk institusi mana pun sebagai pengelola dana jaminan pekerja tersebut.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang menyebut Danantara ataupun Kemnaker sendiri akan bertindak sebagai lembaga penampung Dana Cadangan Pesangon. Ia meluruskan bahwa seluruh spekulasi mengenai penunjukan lembaga pengelola yang viral di ruang publik sama sekali tidak memiliki pijakan hukum yang sah.
“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon,” tegas Indah Anggoro Putri melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker.
Putri menguraikan bahwa kewajiban penyediaan Dana Cadangan Pesangon yang tertuang dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan saat ini masih berada pada tahap perumusan peraturan pelaksanaan. Artinya, seluruh instrumen teknis mulai dari skema pengelolaan, tata kelola, sumber pendanaan, penunjukan organisasi pengelola, hingga mekanisme pertanggungjawaban belum diketok palu secara final.
“Dengan demikian, berbagai informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana tersebut, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola, belum memiliki dasar penetapan resmi dari Pemerintah,” terangnya.
Sebelum aturan turunan itu disahkan, Kemnaker memastikan akan membuka ruang konsultasi publik dan penjaringan aspirasi secara luas bersama seluruh pemangku kepentingan ketenagakerjaan. Langkah partisipatif ini ditempuh agar regulasi yang lahir nantinya mampu menyeimbangkan kepastian hak pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan keberlangsungan dunia usaha.
“Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” jelas Putri.
Kemnaker mengimbau keras kalangan pengusaha maupun serikat pekerja/buruh agar tidak mudah terpancing isu yang belum terverifikasi kebenarannya dan selalu merujuk pada kanal informasi resmi pemerintah. Segala perkembangan kebijakan dipastikan akan diumumkan secara terbuka setelah melewati seluruh tahapan legislasi sesuai aturan perundang-undangan.
“Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha,” pungkasnya.(*)
