INFOKINI.ID, JAKARTA– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dinilai memiliki daya ungkit strategis dalam mendongkrak kesejahteraan masyarakat sekaligus kualitas sumber daya manusia nasional. Namun, di balik potensi ekonomi yang besar tersebut, penguatan tata kelola dan pengawasan standar keamanan pangan menjadi catatan krusial agar pelaksanaan di lapangan tidak menuai masalah baru.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI) sekaligus akademisi Universitas Esa Unggul Jakarta, Syurya Muhammad Nur, dalam keterangannya pada Jumat (20/11/2026) malam, menyusul gelaran Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Implementasi dan Penguatan Program Prioritas Nasional di Surakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurut Syurya, MBG dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih merupakan dua pilar yang saling terhubung sebagai investasi sosial dan ekonomi jangka panjang. Jika MBG berfokus pada intervensi gizi anak sekaligus menggerakkan roda ekonomi lokal, Kopdes berperan memperkuat kelembagaan ekonomi desa, mempermudah akses kebutuhan pokok, serta membuka ruang usaha bagi pelaku ekonomi setempat.
Berdasarkan temuan awal Tim Riset HSI di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama periode 22 Oktober hingga 12 November 2026, program MBG terbukti memberikan kontribusi nyata terhadap pemenuhan gizi anak, termasuk yang berada di wilayah terpencil. Selain itu, program ini menciptakan efek berganda (multiplier effect) melalui penyerapan tenaga kerja lokal serta terbukanya pasar bagi petani, peternak, dan pelaku UMKM.
Syurya mendorong agar ekosistem rantai pasok MBG diintegrasikan secara penuh dengan produsen pangan daerah, mulai dari petani, peternak, koperasi, hingga BUMDes. Dengan skema tersebut, anggaran program tidak hanya berhenti pada piring anak-anak sekolah, tetapi langsung menghidupkan perekonomian masyarakat desa.
Meski membawa dampak positif, Syurya memberikan peringatan serius terkait aspek tata kelola operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hasil pemantauan HSI mencatat masih adanya laporan gangguan kesehatan akibat konsumsi makanan di sejumlah daerah, meliputi Banjarnegara, Pati, Blora, Boyolali, dan Sleman.
Temuan di lima daerah tersebut, tegas Syurya, harus dijadikan momentum evaluasi menyeluruh terhadap standar keamanan pangan, higienitas dapur, kualitas pengelolaan bahan baku, hingga ketatnya pengawasan distribusi makanan sebelum dikonsumsi siswa.
“Evaluasi bukan berarti mengurangi semangat pelaksanaan program. Justru evaluasi harus menjadi instrumen untuk memastikan MBG berjalan semakin baik. Keamanan pangan, kualitas makanan, standar kebersihan, dan profesionalitas pengelola SPPG harus menjadi perhatian utama agar kepercayaan masyarakat semakin kuat,” tegas Syurya.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan pemerintah agar kebijakan efisiensi pembiayaan operasional SPPG tetap memperhitungkan keberlanjutan layanan serta perlindungan nasib tenaga kerja lokal yang menggantungkan penghasilan dari operasional dapur MBG.(*)
















