Kejar Target Ekonomi 8 Persen, Mendagri Tito Karnavian Tekankan Rapor Kinerja Kepala Daerah Diukur dari Pertumbuhan Ekonomi

Foto: ist

INFOKINI.ID, JAKARTA– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa angka pertumbuhan ekonomi merupakan indikator paling krusial dalam menilai rapor kinerja setiap kepala daerah. Penegasan tersebut disampaikan untuk memacu pemerintah daerah (Pemda) di kawasan timur Indonesia agar berkontribusi maksimal terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

Pesan strategis itu disampaikan Tito dalam gelaran Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III Regional Maluku dan Nusa Tenggara yang berlangsung di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (20/11/2026) malam, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya pada Sabtu (21/11/2026).

PDAM

Menurut Tito, laju pertumbuhan ekonomi mencerminkan denyut nadi aktivitas riil di daerah, mulai dari daya beli atau konsumsi rumah tangga, efektivitas belanja pemerintah, iklim investasi, hingga kemampuan daerah menembus pasar ekspor. Karena itu, ia mendesak para kepala daerah agar menciptakan ekosistem usaha yang ramah investasi sekaligus mendorong produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal agar naik kelas.

“Karena kita prosesnya yang menarget 8 persen. Pertumbuhan ekonomi menurut saya angka yang sangat penting bahkan paling penting bagi seluruh kepala daerah untuk menilai kinerja kepala daerah,” tegas Tito.

Selain aspek ekonomi, Kemendagri turut menyoroti dua fondasi utama tata kelola pemerintahan yang menjadi kategori penilaian dalam ajang ini, yakni soliditas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta kualitas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Tito menekankan bahwa harmonisasi antara kepala daerah, TNI, dan Polri dalam wadah Forkopimda merupakan syarat mutlak untuk menuntaskan persoalan mendesak di lapangan, seperti penanganan bencana alam. Sementara di sektor kependudukan, data Dukcapil yang kini sudah berbasis biometrik disebut sebagai instrumen vital dalam menyukseskan e-government serta implementasi kebijakan Satu Data Indonesia.

Dalam malam penganugerahan yang turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona, serta jajaran Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, Bima Arya Sugiarto, dan Akhmad Wiyagus, sejumlah pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di wilayah Maluku dan Nusa Tenggara berhasil menyabet predikat terbaik.

Pada kategori Forkopimda Terbaik, penghargaan diraih oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara.

Untuk kategori Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, predikat terbaik tingkat kabupaten jatuh kepada Kabupaten Ende, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Pulau Morotai. Sedangkan di tingkat kota, penghargaan diberikan kepada Kota Bima, Kota Kupang, dan Kota Mataram.

Sementara pada kategori bergengsi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, tingkat provinsi dimenangkan oleh Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Untuk tingkat kabupaten diraih oleh Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kabupaten Halmahera Timur, sedangkan tingkat kota diberikan kepada Kota Tidore Kepulauan, Kota Ternate, dan Kota Ambon.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *