INFOKINI.ID, MAKASSAR– Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menghadiri rapat paripurna penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027. Agenda penting tersebut berlangsung di Gedung Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulsel, Jalan A.P. Pettarani, Makassar, Kamis (19/11/2026).
Dalam rapat tersebut, DPRD Sulawesi Selatan secara resmi menetapkan 15 rancangan peraturan daerah (Ranperda) sebagai prioritas utama dalam pembentukan regulasi daerah untuk tahun 2027. Komposisi prioritas ini terdiri dari tujuh Ranperda yang merupakan usulan inisiatif DPRD dan delapan Ranperda yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi menekankan bahwa penetapan Propemperda ini bukan sekadar agenda administratif atau daftar rencana tahunan belaka. Lebih dari itu, program tersebut merupakan instrumen strategis yang krusial untuk menentukan arah pembangunan hukum di Sulawesi Selatan, sekaligus mencerminkan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam menjawab kebutuhan daerah.
Fatmawati secara tegas meminta seluruh perangkat daerah dan inisiator Ranperda agar tidak menganggap proses ini sebagai formalitas yang berulang tanpa hasil konkret. Ia menginstruksikan agar naskah akademik, draf rancangan peraturan, serta dokumen pendukung lainnya segera disiapkan sejak awal tahun. Langkah ini diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan pembahasan berjalan sesuai jadwal tanpa mengalami penundaan yang berarti.
“Kami tidak menginginkan Propemperda menjadi dokumen formalitas yang setiap tahun diulang tanpa penyelesaian. Maka, setiap Ranperda yang diusulkan harus jelas kajiannya, jelas urgensinya dan manfaatnya, jelas harmonisasinya, dan jelas target penyelesaiannya,” tandas Fatmawati.
Lebih lanjut, mantan Wakil Walikota Parepare ini menjabarkan bahwa setiap regulasi yang dibentuk harus berorientasi pada penyelesaian masalah riil di tengah masyarakat, memberikan kepastian hukum, perlindungan, serta mendorong kesejahteraan. Tolok ukur keberhasilan sebuah Ranperda, menurutnya, harus diuji berdasarkan dampak positifnya terhadap peningkatan pelayanan publik, kemudahan investasi, penciptaan lapangan kerja, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Senada dengan Fatmawati, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulsel, Saharuddin, melaporkan bahwa penyusunan Propemperda 2027 telah melalui proses panjang. Pihaknya telah melakukan inventarisasi, kajian mendalam, pembahasan, serta koordinasi intensif atas berbagai usulan, baik dari eksekutif maupun inisiatif dewan.
Bapemperda juga telah melakukan konsultasi aktif dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan. Hal ini dilakukan untuk menjamin kesesuaian kewenangan, substansi, sinkronisasi dengan regulasi yang lebih tinggi, serta keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah. Saharuddin menegaskan kehati-hatian lembaganya dalam menyusun daftar prioritas ini murni untuk memastikan produk hukum yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan bermanfaat.
“Kami di Bapemperda saat ini lebih berhati-hati dalam menyusun Propemperda. Hal ini kami lakukan murni hanya untuk mendapat hasil yang lebih maksimal terhadap judul-judul Ranperda yang relevan untuk kita programkan pada tahun 2027,” jelas Saharuddin.
Adapun tujuh Ranperda inisiatif DPRD yang masuk dalam daftar prioritas 2027 meliputi:
Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja Migran.
Ranperda tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia, Pelestarian dan Perlindungan Bahasa Daerah.
Ranperda tentang Penyelenggaraan Aksi Konvergensi.
Ranperda tentang Penyelenggaraan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Anggota DPRD.
Ranperda tentang Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan.
Ranperda tentang Fasilitasi Kekayaan Intelektual di Daerah.
Ranperda tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
Sementara itu, delapan Ranperda usulan eksekutif (Pemprov Sulsel) mencakup:
Ranperda tentang Penyertaan Modal pada PT Sulsel Andalan Energi.
Ranperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menjadi Perseroan Daerah.
Ranperda tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Agribisnis Provinsi Sulawesi Selatan.
Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025–2029.
Ranperda tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjamin Kredit Daerah Sulawesi Selatan Syariah.
Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027.
Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2028.
Menutup laporannya, Saharuddin berharap seluruh perangkat daerah pengusul segera melengkapi dokumen pendukung, sementara alat kelengkapan DPRD diminta mematangkan naskah akademik dan draf Ranperda agar seluruh agenda legislasi 2027 dapat tuntas tepat waktu.(*)
















