INFOKINI.ID, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar lebih transparan mengenai vaksinasi Covid-19 di Kota Makassar.
Pasalnya, realisasi vaksin Covid-19 tahap pertama dianggap masih sangat minim.
Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar Kasrudi mengatakan pemerintah tidak bisa menganggap enteng, apalagi perlahan vaksinasi akan menyasar masyarakat umum.
Sehingga, transparansi dianggap sebagai upaya dalam membangun kredibilitas sejak dini sehingga tidak menuai penolakan di kemudian hari.
Selain itu, menurutnya, sosialisasinya masih kurang. Hasil dari vaksinasi tahap pertama seharusnya dikampanyekan bahwa aman dan masyarakat tidak perlu ragu untuk vaksinasi.
“Hasilnya ini yang sudah perlu juga kampanye, yang kita lihat sekarang kan jarang, opini jadi liar. Jadi baiknya yang sudah (vaksinasi) sosialisasi, beritahu ke media supaya yang mau vaksin berikutnya tidak ada beban,” ujarnya.
Selain itu, legislator Gerindra ini menilai dinamika yang terjadi di masyarakat tidak bisa ditampik, ada masyarakat menganggap vaksinasi tidak aman. Asumsi tersebut muncul lantaran minimnya transparansi dan sosialisasi pemerintah terhadap hasil vaksinasi tahap pertama yang telah berjalan 14 Januari silam.
“Ini semestinya pemerintah bisa beberkan hasil vaksin kemarin, jadi perlu lebih transparan. Lakukan pemeriksaan medis cek hasilnya bagaimana dampaknya, lalu libatkan media dan sebarkan ke masyarakat, supaya masyarakat yakin ini aman,” tuturnya.
Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kota Makassar melaporkan realisasi vaksin Covid bagi tenaga kesehatan (Nakes) baru mencapai 2.000. Jumlah tersebut masih jauh dari target vaksinasi dimana total Nakes yang akan divaksin ada sebanyak 15.000.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Makassar, Agus Djaja Said mengatakan perampungan vaksinasi ditarget akhir bulan Februari ini. Dimana dia menargetkan vaksinasi terhadap Nakes sebanyak 500 orang per hari.
“Ini yang harus kita percepat. Jadi kita target mudah-mudahan setiap hari ada 500 orang per hari (bisa divaksin),” katanya.
Selain itu, Agus mengungkapkan sejumlah hambatan juga sudah dirampungkan pihaknya. Diantaranya sistem daring yang beberapa waktu lalu sulit terkonfirmasi akibat lambatnya hasil registrasi.
Akibat persoalan ini vaksinasi perharinya sejak tanggal 14 Januari lalu hanya bisa dirampungkan hingga 120 orang masih jauh dari target yaitu 500 orang.
Meski demikian, kata Agus upaya ini telah disiasati pihaknya dengan meminta persetujuan Provinsi dan Kementrian. Nakes diperkenankan mendaftarkan diri secara manual yang kemudian penginputan dilakukan setelahnya.
“Kemarin kan kita harus daftar dulu di IPcare. Sekarang daftar saja dulu manual, nanti baru diinput masuk ke dalam IPcare-nya,” pungkasnya.
Sementara itu, tahap dua vaksinasi juga sementara berjalan. Upaya vaksinasi tersebut diharapkan dapat berjalan lancar sehingga pemerintah dapat beralih ke kelompok selanjutnya.
