INFOKINI.ID, JAKARTA – Pengamat Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam mengatakan jika duet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terjadi di Pilpres 2024, akan berdampak luas terhadap hubungan Joko Widodo dengan PDIP. PDIP yang merasa dikhianati bakal membuka ‘konfrontasi’ dengan Jokowi.
“Pencawapresan Gibran bisa menciptakan ‘Perang Bubat’ antara kubu Prabowo dan PDIP yang lagi-lagi akan merasa dikhianati, dilangkahi, dan diabaikan oleh keluarga Jokowi (Joko Widodo),” kata Umam seperti dilansir dari Tempo, Selasa, 10 Oktober 2023.
Umam mengatakan, jika Gibran menjadi cawapres pendamping Prabowo, besar kemungkinan PDIP akan melakukan evaluasi total terhadap status relasi dan keanggotaan keluarga Jokowi di partai banteng bermoncong putih.
Menurut Umam, evaluasi tersebut bakal terjadi kepada Gibran, Wali Kota Medan Bobby Nasution, dan Jokowi.
Di sisi lain, lanjut Umam, proyeksi pasangan calon (paslon) Prabowo-Gibran bisa juga menjadi amunisi efektif yang disiapkan para rival dengan narasi politik dinasti.
Menurut Umam, hal tersebut sangat efektif untuk menghantam legitimasi dan kredibilitas politik Presiden Jokowi, sekaligus menghancurkan mesin politik pencapresan Prabowo.
Selain narasi politik dinasti, Umam menilai rival politik bisa menggunakan proyeksi paslon Prabowo-Gibran sebagai manuver penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Apalagi, katanya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman merupakan adik ipar Jokowi.
“Yang dikait-kaitkan dengan potensi intervensi kekuasaan presiden terhadap yurisdiksi MK,” katanya.
Umam menilai, Koalisi Indonesia Maju tak kunjung mengumumkan bursa bakal cawapresnya, karena benar-benar masih menunggu putusan MK terkait dengan batasan umur cawapres 35 tahun.
Jika putusan MK mengabulkan gugatan Judicial Review tersebut, kata Umam, hampir pasti Gibran akan menjadi cawapres Prabowo.
“Sebab, putusan MK dan deklarasi Prabowo-Gibran akan dianggap sebagai manifestasi nyata akan ambisi besar Jokowi yang haus kekuasaan, sebagai kelanjutan atas operasi politik untuk mewujudkan presiden 3 periode, penundaan Pemilu, hingga mengokohkan posisi anak-anaknya di percaturan politik kekuasaan nasional,” kata dia.
