INFOKINI.ID, JAKARTA – Rencana peningkatan kesejahteraan guru sempat disampaikan pemerintah beberapa waktu lalu. Namun hingga pertengahan 2026, belum ada kebijakan baru terkait kenaikan gaji guru maupun PNS.
Presiden Prabowo Subianto pun mengungkap alasan gaji guru dan pegawai negeri sipil (PNS) belum dapat meningkat secara signifikan, meski Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar.
Menurut Prabowo, salah satu penyebabnya adalah kebocoran ekonomi yang membuat banyak kekayaan nasional mengalir ke luar negeri, sehingga mengurangi ruang fiskal pemerintah.
“Saya ingin sampaikan dalam forum ini karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat, harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang. Ya karena uangnya tidak ada, diambil terus,” kata Prabowo saat menghadiri acara di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Prabowo mengatakan, Indonesia sebenarnya mencatat surplus perdagangan yang besar dalam beberapa dekade terakhir.
Berdasarkan data perdagangan internasional yang diolah Dewan Ekonomi Nasional dari basis data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia memperoleh keuntungan sekitar USD436 miliar atau setara Rp7.800 triliun dalam 22 tahun terakhir.
Dalam periode yang sama, arus dana yang keluar dari Indonesia mencapai sekitar USD343 miliar.
“Begitu kayanya Republik kita, tiap tahun kekayaan kita diambil keluar, kita masih berdiri. Jadi kita lihat dari neraca itu inflow, outflow. Selama 22 tahun uang yang keluar itu USD343 miliar,” ujarnya.
Ia menilai, salah satu penyebab keluarnya kekayaan nasional adalah praktik under-invoicing atau pelaporan nilai perdagangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Prabowo mencontohkan sebagian pelaku usaha melaporkan volume atau nilai ekspor lebih rendah dari transaksi riil yang terjadi sehingga berpotensi mengurangi penerimaan negara.
“Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi,” imbuhnya.
Berdasarkan data yang dipaparkan, Indonesia disebut mengalami kerugian hingga US$908 miliar atau sekitar Rp16.244 triliun selama 34 tahun akibat praktik tersebut.
“Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi dari PBB, kita telah rugi USD908 miliar selama 34 tahun atau Rp15 ribu triliun,” sebutnya.
Ia juga mengungkapkan, para ahli memperkirakan kebocoran ekonomi Indonesia saat ini masih mencapai sekitar USD150 miliar per tahun atau setara Rp2.500 triliun hingga Rp2.600 triliun.
Karena itu, kata dia, pemerintah tengah berupaya menutup berbagai celah yang menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara.
“Kebocoran kita, kita hitung para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih USD150 miliar tiap tahun, Rp2.500 triliun tiap tahun. Dan ini sedang saya perbaiki semua,” ucapnya. (cni)
