Pertegas Komitmen Kawal Kebijakan Strategis Sektor Kesehatan, Sekdis Dinkes Makassar Dampingi Wawali di Forum ADINKES

Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. H. Ahmad Asy'Arie, mendampingi Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, dalam Forum Koordinasi Nasional yang diselenggarakan oleh Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) di Harris Hotel & Conventions Malang, Jawa Timur, pada 4–7 Agustus 2026. (Foto: IST)

INFOKINI.ID, MALANG – Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Ahmad Asy’ Arie, hadir mendampingi Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, dalam Forum Koordinasi Nasional yang diselenggarakan oleh Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) di Harris Hotel & Conventions Malang, Jawa Timur, pada 4–7 Agustus 2026.

Selain mempertegas komitmen dalam mengawal kebijakan strategis sektor kesehatan daerah, kehadiran Sekdis Dinkes Makassar ini juga menjadi langkah krusial untuk menyelaraskan komitmen politik Pemkot Makassar dengan eksekusi teknis operasional di lapangan, khususnya terkait percepatan eliminasi tiga penyakit menular utama: AIDS, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria (ATM).

PDAM

Selain itu, pendampingan langsung oleh Sekdis Dinkes Makassar dr. Ahmad Asy’Arie ini bertujuan untuk memastikan seluruh rekomendasi teknis yang dibahas dalam forum nasional ini dapat segera ditindaklanjuti oleh jajaran Dinas Kesehatan Kota Makassar.

“Pencegahan dan pengendalian AIDS, TBC, dan malaria membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat. Melalui forum ini, Makassar memperoleh banyak pembelajaran untuk memperkuat kebijakan dan sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan agar layanan kesehatan semakin efektif,”kata Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, di sela kegiatan.

Sekadar diketahui, forum ADJNKES mwrupakan forum tingkat nasional, dan berfokus pada penguatan kapasitas pemerintah daerah melalui implementasi social contracting – strategi pelayanan kesehatan inklusif yang melibatkan kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil.

forum ADINKES tersebut secara spesifik membekali jajaran Dinas Kesehatan daerah dalam aspek perencanaan, penganggaran APBD, hingga pola pelaksanaan program kesehatan melalui mekanisme Swakelola Tipe III dan IV (Social Contracting).

Selama kegiatan, pendampingan jajaran Dinkes Makassar fokus menyerap paparan materi serta strategi praktis dari berbagai instansi pusat, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), BAZNAS RI, hingga pemerintah daerah lain yang telah sukses menerapkan skema kemitraan hulu-hilir tersebut.

Sinergi antara jajaran pimpinan kota dan jajaran teknis Dinas Kesehatan Makassar ini diharapkan mampu mempercepat hadirnya sistem Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang lebih kolaboratif, transparan, dan mampu menjangkau kelompok rentan di Kota Makassar. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *