INFOKINI.ID, MAKASSAR– Sulawesi Selatan menegaskan kesiapannya untuk menjadi simpul utama (hub) produksi dan distribusi pangan bagi seluruh kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua). Langkah strategis ini didukung oleh penguatan infrastruktur konektivitas, efisiensi rantai pasok logistik laut, serta mitigasi risiko iklim secara terpadu.
Kesiapan tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, dalam ajang Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulampua 2026 yang digelar di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Jumat (23/10/2026).
Fatmawati menekankan bahwa ketahanan pangan nasional khususnya di Kawasan Timur Indonesia, tidak lagi hanya bertumpu pada tingginya angka produksi komoditas unggulan seperti beras, cabai, jagung, dan hasil perikanan, melainkan pada keandalan sistem distribusi antarwilayah.
“Ketahanan pangan tidak bisa hanya ditentukan oleh produksi, tetapi juga kemampuan untuk menghubungkan daerah surplus dengan daerah yang membutuhkan pasokan. Karena itu, konektivitas sangat dibutuhkan,” ujar Fatmawati.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggenjot pembangunan infrastruktur jalan melalui program multiyears TA 2026 dan memperluas jaringan irigasi. Upaya ini sekaligus untuk menjawab tantangan logistik yang selama ini membayangi wilayah kepulauan, seperti minimnya fasilitas rantai dingin (cold chain) dan tingginya ongkos angkutan laut.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, Bank Indonesia memperkenalkan pendekatan strategis Talu Karsa Pangan Sulampua yang berfokus pada tiga pilar utama:
1.Karsa Daya: Penguatan kapasitas produksi, modernisasi sarana prasarana, dan akses pembiayaan perbankan.
2.Karsa Sambung: Perluasan Kerja Sama Antardaerah (KAD), penguatan distribusi, dan pemangkasan efisiensi biaya logistik.
3.Karsa Tata: Penguatan kelembagaan, penerapan Sekolah Lapang Iklim, serta pengembangan sistem peringatan dini melalui neraca pangan.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas A.M. Djiwandono, menyebut Pelabuhan Makassar dipilah sebagai pusat kegiatan karena perannya yang krusial sebagai pintu gerbang logistik Indonesia Timur. Menurutnya, stabilitas harga bahan pangan berpengaruh langsung terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menggarisbawahi pentingnya pembenahan tata kelola pangan dari hulu ke hilir. Amran menyoroti pemanfaatan cold storage dan penguatan peran koperasi agar mampu menyerap hasil panen saat melimpah dan membagikannya kembali saat terjadi kelangkaan.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian juga terus mengalirkan program bantuan seperti Optimasi Lahan Rawa, pompanisasi, dan penyediaan listrik masuk sawah guna memitigasi dampak kekeringan akibat El Nino di Sulawesi Selatan.
Turut hadir dalam forum strategis ini Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo, Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris, serta jajaran BUMN logistik seperti Pelindo, Pelni, dan ASDP. Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu memangkas disparitas harga pangan antarwilayah secara terukur dan berkelanjutan.(*)
