INFOKINI.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mulai mematangkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah untuk Tahun Anggaran 2027. Sejumlah sektor strategis, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga peningkatan pelayanan publik, menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran tersebut.
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 dalam Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (15/11/2026) malam.
Rapat tersebut dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, serta pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar.
Mewakili Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad menyampaikan sejumlah rekomendasi hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah.
Ia menjelaskan, secara prinsip rancangan Kebijakan Umum APBD 2027 telah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Namun, masih terdapat sejumlah catatan terkait efektivitas belanja, ketepatan alokasi anggaran, serta optimalisasi program prioritas setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Banggar juga mengingatkan agar penyesuaian anggaran tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi harus mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat dan kondisi di lapangan.
Selain itu, pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2026 yang akan diperhitungkan dalam anggaran 2027 turut menjadi perhatian.
Ray menegaskan bahwa penggunaan SiLPA harus dilakukan secara optimal, terukur, dan akuntabel agar anggaran daerah dapat kembali memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Perhatian lainnya diarahkan pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengurangan tingkat pengangguran terbuka.
Banggar berharap seluruh indikator pembangunan tersebut menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran 2027.
Hasil pembahasan antara Banggar, TAPD, dan perangkat daerah selanjutnya akan menjadi bahan penyempurnaan dokumen perencanaan anggaran sebelum ditindaklanjuti pemerintah kota.
Melalui kesepakatan KUA-PPAS tersebut, Pemkot Makassar dan DPRD diharapkan dapat memastikan kebijakan anggaran 2027 lebih terarah, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, alokasi anggaran tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga harus diwujudkan melalui program pembangunan yang memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga Kota Makassar. (*)
















