INFOKINI.ID, MAKASSAR — Kondisi kabut asap yang menyelimuti Kota Makassar akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian kalangan legislatif. Pemerintah Kota Makassar didorong mengambil langkah cepat untuk melindungi kesehatan masyarakat dari dampak penurunan kualitas udara.
Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Adi Akbar, meminta pemerintah meningkatkan sosialisasi penggunaan masker, khususnya bagi masyarakat yang masih harus beraktivitas di luar ruangan.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan langkah antisipatif agar masyarakat tidak mengabaikan risiko kesehatan akibat paparan asap.
“Karena ini kejadian yang tidak bisa kita hindari bagi warga Kota Makassar, kita berharap pemerintah mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat keluar rumah,” kata Adi Akbar, Kamis (15/10/2026).
Ia menilai, penyampaian imbauan tidak cukup hanya melalui media sosial atau pengumuman resmi pemerintah. Jajaran pemerintah di tingkat kewilayahan juga harus dilibatkan agar informasi dapat menjangkau masyarakat hingga lingkungan permukiman.
Karena itu, Adi Akbar meminta camat, lurah, hingga perangkat RT dan RW aktif menyosialisasikan pentingnya penggunaan masker kepada warga.
Menurutnya, aparat kewilayahan memiliki peran strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat dan mengetahui kondisi lingkungan masing-masing.
Selain memperluas sosialisasi, ia juga mendorong Pemkot Makassar mempertimbangkan pembagian masker secara gratis, terutama bagi kelompok masyarakat yang lebih rentan terhadap dampak pencemaran udara.
“Kalau memungkinkan, pemerintah bisa membagikan masker standar kepada warga yang rentan,” ujarnya.
Kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan membutuhkan perhatian khusus ketika kualitas udara mengalami penurunan.
Adi Akbar berharap pemerintah tidak hanya menyampaikan imbauan, tetapi juga menyiapkan langkah perlindungan yang dapat langsung dirasakan masyarakat.
Ia juga mengingatkan warga untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi kabut asap semakin pekat. Masyarakat diminta memperhatikan informasi perkembangan kualitas udara dan mengikuti arahan resmi pemerintah.
Menurutnya, perlindungan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam menghadapi kondisi lingkungan yang berpotensi mengganggu aktivitas sehari-hari.
Adi Akbar berharap koordinasi antara pemerintah kota dan seluruh perangkat kewilayahan dapat diperkuat sehingga upaya pencegahan berjalan lebih efektif.
Ia menilai, penanganan dampak kabut asap membutuhkan keterlibatan semua pihak. Pemerintah bertanggung jawab menghadirkan langkah perlindungan, sementara masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan diri maupun keluarga.
Dengan sosialisasi yang lebih masif serta perhatian terhadap kelompok rentan, diharapkan dampak kabut asap terhadap kesehatan warga Kota Makassar dapat diminimalkan. (*)
















