Akses Pelayanan Dinilai Belum Merata, Tri Sulkarnain Desak Pemekaran Kecamatan Biringkanaya

Foto : istimewa

INFOKINI.ID, MAKASSAR — Luas wilayah dan jauhnya akses menuju pusat pemerintahan menjadi perhatian DPRD Kota Makassar. Rencana pemekaran Kecamatan Biringkanaya kembali didorong agar pelayanan administrasi dan kebutuhan masyarakat dapat dijangkau lebih mudah.

Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Tri Sulkarnain, meminta Pemerintah Kota Makassar mempercepat proses pemekaran Kecamatan Biringkanaya dengan tetap memperhatikan persyaratan administrasi dan ketentuan perundang-undangan.

PDAM

Menurut Tri, persoalan utama yang perlu menjadi pertimbangan dalam rencana tersebut adalah pemerataan pelayanan publik. Letak kantor Kecamatan Biringkanaya saat ini dinilai belum strategis untuk menjangkau seluruh masyarakat di wilayah yang cukup luas.

“Yang paling urgen itu pelayanan. Kami sangat mendukung pemekaran tersebut kalau sifatnya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Tri Sulkarnain, Sabtu (10/10/2026).

Politikus Partai Demokrat itu menjelaskan, kondisi geografis Biringkanaya membuat sebagian masyarakat harus menempuh jarak cukup jauh untuk mendapatkan pelayanan pemerintahan.

Bahkan, terdapat kelurahan yang secara administratif masuk wilayah Kecamatan Biringkanaya, tetapi secara geografis justru lebih dekat dengan Kecamatan Tamalanrea.

Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah agar masyarakat tidak mengalami kesulitan ketika mengurus berbagai kebutuhan administrasi maupun pelayanan publik lainnya.

Sebagai langkah awal mendekatkan pelayanan, Pemerintah Kota Makassar sebelumnya telah menyediakan kantor pelayanan sementara di Kelurahan Daya.

Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat di kawasan Biringkanaya, khususnya warga yang selama ini harus menempuh perjalanan cukup jauh menuju kantor kecamatan.

Tri mengungkapkan bahwa rencana pemekaran tersebut juga telah dikomunikasikan pemerintah kota dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Karena itu, ia berharap proses administrasi dan kajian yang diperlukan dapat segera ditindaklanjuti apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi.

“Kalau memang sesuai persyaratan dan tidak menyalahi aturan, lebih bagus lagi cepat dimekarkan,” ujarnya.

Selain persoalan administrasi, Tri mengingatkan pemerintah kota agar memperhitungkan kebutuhan anggaran sejak awal. Menurutnya, pembentukan kecamatan baru membutuhkan kesiapan pembiayaan, termasuk kebutuhan operasional, sarana dan prasarana, serta sumber daya aparatur.

Ia menilai, kepastian rencana pemekaran idealnya sudah diperoleh sebelum pembahasan anggaran pokok dilakukan. Dengan demikian, kebutuhan pembiayaan dapat dimasukkan dalam perencanaan anggaran pemerintah daerah.

“Harusnya kalau idealnya sebelum pembahasan anggaran pokok, karena jangan sampai di tengah-tengah perjalanan pemekaran dilaksanakan lantas anggarannya tidak ada,” tegasnya.

Tri menekankan bahwa pemekaran wilayah tidak boleh sekadar menjadi perubahan batas administrasi pemerintahan. Kebijakan tersebut harus benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia berharap Pemkot Makassar dapat melakukan perencanaan secara matang, mulai dari pemenuhan persyaratan hukum, kesiapan anggaran, hingga penentuan wilayah pelayanan.

Dengan persiapan yang baik, pemekaran Kecamatan Biringkanaya diharapkan mampu mendekatkan pemerintah kepada masyarakat sekaligus menciptakan pemerataan akses pelayanan publik di Kota Makassar. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *