INFOKINI.ID, MAKASSAR — Komisi D DPRD Kota Makassar merekomendasikan pencabutan izin operasional Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Paramount. Rekomendasi tersebut menyusul pendalaman kasus meninggalnya bayi Al Fared Zareen Putra Ilhamsyah pada 13 Agustus 2026.
Rekomendasi itu telah disampaikan kepada Pemerintah Kota Makassar untuk ditindaklanjuti melalui Dinas Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sekretaris Komisi D DPRD Makassar, Fahrizal Arrahman Husain, mengatakan rekomendasi tersebut merupakan hasil rapat internal komisi setelah melakukan pendalaman terhadap persoalan yang terjadi di rumah sakit tersebut.
“Kami melakukan rapat internal di komisi untuk menentukan rekomendasi apa yang akan keluar untuk Pemerintah Kota Makassar,” ujar Fahrizal saat dikonfirmasi, Jumat (9/10/2026).
Menurut Fahrizal, rekomendasi Komisi D mengacu pada Pasal 80 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026. Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar dalam mempertimbangkan sanksi terhadap rumah sakit apabila ditemukan kelalaian yang mengakibatkan kematian, cacat organ, atau dampak serius lainnya.
“Kami memberikan rekomendasi agar pihak Dinas Kesehatan bersama Pemerintah Kota Makassar menjalankan aturan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026, utamanya yang berada di Pasal 80,” katanya.
Dalam rangkaian rapat dengar pendapat (RDP), Komisi D juga menyoroti dugaan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP), khususnya terkait penanganan keluhan pasien.
Fahrizal menyebut terdapat laporan mengenai keluhan keluarga pasien yang diduga tidak segera diteruskan oleh perawat kepada Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP).
“Poin utama yang paling krusial adalah adanya laporan dari pihak keluarga atau pihak pasien yang tidak ditindaklanjuti oleh perawat ke Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP),” ungkapnya.
Ia menilai setiap keluhan pasien harus segera disampaikan kepada dokter penanggung jawab agar penanganan medis dapat dilakukan sesuai kebutuhan.
Fahrizal juga menjelaskan bahwa pencabutan izin operasional merupakan salah satu sanksi yang dapat diterapkan berdasarkan ketentuan yang menjadi rujukan Komisi D.
“Hukuman tidak berjenjang ini maksudnya adalah hukuman yang tidak lagi memperhatikan Surat Peringatan (SP) 1, SP 2, ataupun SP 3. Keputusannya bisa langsung berupa pencabutan izin operasi dari rumah sakit itu sendiri,” jelasnya.
Surat rekomendasi DPRD tersebut ditujukan langsung kepada Wali Kota Makassar dan ditandatangani Ketua DPRD Kota Makassar sebagai rekomendasi resmi lembaga legislatif.
Meski demikian, Fahrizal menyebut rumah sakit tersebut masih memiliki kemungkinan untuk kembali beroperasi pada masa mendatang apabila pengelola memenuhi ketentuan perizinan dan mengurus izin baru sesuai prosedur.
Komisi D berharap persoalan ini menjadi evaluasi bagi seluruh fasilitas kesehatan di Kota Makassar agar meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat pengawasan internal, serta memastikan setiap keluhan pasien ditangani secara cepat dan tepat.
“Kami berharap keputusan ini nantinya bisa menjadi pelajaran bagi seluruh rumah sakit di Kota Makassar agar mereka semua berbenah. Jangan sampai terjadi lagi kejadian-kejadian seperti ini karena sangat merugikan, apalagi sampai ada kehilangan nyawa,” kata Fahrizal. (*)
















