INFOKINI.ID, BALI– Langkah taktis diambil PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 dalam memagari aset negara serta meminimalisir potensi sengketa hukum di wilayah operasional kawasan timur dan perbatasan. BUMN kepelabuhanan ini resmi mengikat Perjanjian Kerja Sama (PKS) penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) bersama tiga institusi penegak hukum sekaligus, yakni Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua, Kejati Papua Barat, dan Kejati Kalimantan Utara, yang berlangsung di Bali pada Jumat (13/11/2026).
Kesepakatan strategis yang berlaku selama dua tahun ke depan ini ditandatangani langsung oleh Executive Director 4 Pelindo Regional 4 Akhirman bersama Kepala Kejati Papua Dr. Jefferdian, Kepala Kejati Papua Barat I Putu Gede Astawa, serta Kepala Kejati Kalimantan Utara Yudi Indra Gunawan. Prosesi penandatanganan tersebut turut disaksikan Kepala Kejati Bali Setiawan Budi Cahyono yang hadir mewakili Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Department Head Litigasi Group Hukum Pelindo Agung Farhan, serta jajaran manajemen Pelindo Regional 4, Pelindo Terminal Petikemas, dan Pelindo Jasa Maritim.
Executive Director 4 Pelindo Regional 4, Akhirman, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan instrumen mitigasi risiko yang krusial guna memastikan setiap ekspansi bisnis maupun proyek strategis kepelabuhanan berjalan di atas rel regulasi yang sah. Menurutnya, stabilitas hukum di wilayah kerja terluar sangat menentukan kelancaran arus distribusi logistik nasional.
“Pelabuhan di Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Utara merupakan urat nadi logistik bagi masyarakat di kawasan timur dan perbatasan. Pendampingan Kejaksaan membantu kami mengambil keputusan bisnis secara tepat dan sesuai aturan, sehingga operasional pelabuhan tetap berjalan optimal dan memberikan kontribusi bagi negara,” tegas Akhirman.
Melalui payung hukum tersebut, Kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) akan terjun memberikan pendampingan komprehensif, mulai dari bantuan hukum jalur litigasi maupun nonlitigasi, pertimbangan hukum berupa legal opinion, legal assistance, dan legal audit, hingga tindakan hukum lain lewat mekanisme negosiasi, mediasi, serta fasilitasi. Ruang lingkup kerja sama ini juga menyasar pengamanan dan pemulihan aset negara, penagihan penyelesaian piutang, pencegahan tindak pidana korupsi, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia di tubuh korporasi.
Mewakili para Kepala Kejaksaan Tinggi, Kajati Kalimantan Utara Yudi Indra Gunawan menyatakan kesiapan jajarannya untuk mengawal setiap langkah korporasi Pelindo Regional 4 agar terhindar dari celah pelanggaran hukum. Ia memastikan korps Adhyaksa akan bekerja profesional demi mengamankan kekayaan negara yang dikelola BUMN pelabuhan tersebut.
“Kami akan mendampingi Pelindo Regional 4 secara profesional dalam melaksanakan kegiatan korporasi agar dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada negara,” ungkap Yudi.
Penguatan sinergi antara Pelindo Regional 4 dan Kejaksaan ini sekaligus menjadi fondasi utama perusahaan dalam menegakkan prinsip Good Corporate Governance (GCG), memperkokoh kepastian hukum, serta menjamin tata kelola pelabuhan yang transparan, profesional, dan berintegritas tinggi.(*)
