INFOKINI.ID, MAKASSAR – DPRD Kota Makassar mendorong pembenahan tata kelola perparkiran melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Parkir.
Usulan regulasi yang merupakan inisiatif Komisi B DPRD Makassar tersebut telah mendapat persetujuan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan panitia khusus (Pansus).
Ketua Bapemperda DPRD Makassar, Basdir, mengatakan regulasi tersebut penting mengingat persoalan parkir masih kerap menjadi keluhan masyarakat.
Menurutnya, berbagai persoalan seperti ketertiban juru parkir (jukir), pengelolaan lahan parkir, hingga potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) perlu mendapatkan perhatian serius.
“Jadi ini kan Raperda pengelolaan parkir ini sebenarnya urgen sekali karena berkali-kali persoalan parkir itu viral di Kota Makassar,” kata Basdir.
Ia menjelaskan, penyusunan regulasi tersebut sebelumnya mengalami sejumlah penyesuaian setelah proses harmonisasi menghasilkan beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti.
Koordinasi dengan perangkat daerah terkait juga diperlukan agar aturan yang disusun tidak tumpang tindih dengan kebijakan maupun kewenangan lembaga yang menangani perparkiran.
Setelah melalui pembahasan, Bapemperda menyepakati Ranperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan Pansus.
DPRD berharap regulasi baru nantinya dapat menciptakan sistem pengelolaan parkir yang lebih tertib, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.
Selain meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa parkir, pembenahan regulasi juga diharapkan mampu mengoptimalkan kontribusi sektor perparkiran terhadap pendapatan daerah. (*)
















