INFOKINI.ID, MAKASSAR – Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya konsumsi tembakau membuahkan apresiasi di tingkat nasional.
Kota Makassar berhasil meraih penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Terbaik dalam Program Upaya Berhenti Merokok (UBM) dan Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dari Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Penghargaan tersebut diserahkan di Gedung Kartika Expo Center Balai Kartini, Jakarta Minggu (15/11/2026).
Penghargaan ini menjadi pengakuan atas upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pengendalian konsumsi tembakau melalui pelayanan kesehatan, edukasi masyarakat, serta penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok.
Dinas Kesehatan Kota Makassar menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan program tersebut. Melalui jaringan Puskesmas, layanan konseling Upaya Berhenti Merokok terus didorong agar masyarakat memiliki akses terhadap pendampingan untuk mengurangi hingga menghentikan kebiasaan merokok.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, menjadi figur yang memimpin penguatan berbagai program kesehatan masyarakat di lingkup perangkat daerah tersebut.
“Pelaksanaan program UBM tidak hanya berfokus pada ajakan berhenti merokok, tetapi juga memberikan pendampingan kepada masyarakat yang ingin meninggalkan kebiasaan tersebut,” kata dr. Nursaidah.
Prosesnya, kata dia, meliputi asesmen kondisi klien, konseling, penyusunan rencana berhenti merokok, hingga pemantauan secara berkala untuk mengetahui perkembangan dan keberhasilan pendampingan.
Ia menjelaskan, program ini juga terintegrasi dengan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (PTM). Deteksi dini faktor risiko kesehatan melalui Posbindu PTM dan pelayanan di Puskesmas menjadi bagian dari strategi memperluas edukasi mengenai dampak buruk rokok.
Di sisi lain, lanjut dr. Nursaidah, penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) terus diperkuat melalui pembinaan, pengawasan, pemantauan, serta penegakan aturan pada tujuh tatanan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, puskesmas, Satpol PP, Satgas KTR, hingga masyarakat.
“Kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi faktor penting untuk memastikan kebijakan KTR tidak hanya sebatas aturan, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” terangnya.
Penghargaan dari Kementerian Kesehatan ini, lanjut dr. Nursaidah, menjadi dorongan bagi Pemerintah Kota Makassar untuk mempertahankan konsistensi pelaksanaan program sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan preventif dan promotif.
“Ke depan, perluasan akses konseling berhenti merokok, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta pengawasan kawasan tanpa rokok diharapkan semakin memperkuat perlindungan masyarakat, terutama anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya dari paparan asap rokok,” tuturnya.
Capaian ini sekaligus menegaskan bahwa pengendalian tembakau membutuhkan komitmen pemerintah dan kesadaran masyarakat secara bersama-sama demi mewujudkan lingkungan yang lebih sehat di Kota Makassar. (*)
















