INFOKINI.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Kota Makassar mendorong penguatan pengawasan peredaran minuman beralkohol (minol) melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif Komisi A DPRD Kota Makassar.
Pembahasan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna di Aula Sipakatau, Balai Kota Makassar, Senin (2/11/2026). Ranperda ini mengatur pengawasan dan pengendalian pengadaan serta penjualan minuman beralkohol.
Regulasi yang diusulkan tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari pembatasan usia konsumen, pengaturan lokasi dan waktu penjualan, legalitas usaha, hingga pengawasan terhadap potensi peredaran minuman beralkohol ilegal.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan perubahan kondisi masyarakat membutuhkan penyesuaian aturan agar pengawasan peredaran minuman beralkohol dapat berjalan lebih efektif.
“Kondisi masyarakat yang terus berubah, tentu dibutuhkan penyesuaian lewat aturan,” kata Munafri usai Rapat Paripurna.
Ia menegaskan, peredaran minuman beralkohol perlu mendapat perhatian serius agar tidak berkembang menjadi kebiasaan di tengah masyarakat.
“Minol ini kan memang harus menjadi perhatian kita karena jangan sampai minuman beralkohol ini dianggap menjadi sebuah kebiasaan,” tuturnya.
Munafri juga menyoroti potensi masuknya minuman beralkohol ilegal melalui jalur laut dan wilayah kepulauan di Makassar. Menurutnya, kondisi geografis tersebut membutuhkan pengawasan yang lebih terkoordinasi.
Sementara itu, Juru Bicara Komisi A DPRD Kota Makassar, Rachmat Taqwa Qurais, menjelaskan bahwa Ranperda tersebut diarahkan untuk menggantikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 yang dinilai perlu diperbarui.
Pembaruan regulasi diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan peraturan nasional, sistem perizinan usaha, serta pola perdagangan minuman beralkohol yang semakin berkembang, termasuk melalui media sosial dan layanan pengantaran.
Ia menekankan bahwa pengawasan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah, seperti bidang perdagangan, perizinan, pariwisata, kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Selain itu, keterlibatan kepolisian, instansi pengawasan obat dan makanan, serta bea cukai juga dinilai penting untuk memastikan setiap pelanggaran dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
Melalui Ranperda tersebut, DPRD berharap Makassar memiliki landasan hukum yang lebih kuat dan relevan dalam mengawasi pengadaan, peredaran, serta penjualan minuman beralkohol.
Regulasi ini juga diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus menjaga kesehatan, keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat. (*)
















