Pemkot dan DPRD Makassar Siapkan Perlindungan Jamsostek bagi Ojol hingga Nelayan

Foto : istimewa

INFOKINI.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama DPRD Kota Makassar terus memperkuat upaya perlindungan sosial bagi pekerja informal dan kelompok rentan melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Regulasi tersebut disiapkan untuk memastikan pekerja yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau program jaminan sosial mendapatkan perlindungan, termasuk pengemudi ojek online (ojol), nelayan, buruh harian lepas, pelaku UMKM hingga pekerja sosial keagamaan.

PDAM

Pembahasan Ranperda tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (15/11/2026) malam.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan jaminan sosial ketenagakerjaan harus dapat diakses seluruh lapisan pekerja, bukan hanya mereka yang bekerja di sektor formal.

“Jaminan sosial ketenagakerjaan tidak boleh hanya dinikmati pekerja formal, tetapi juga harus menjangkau masyarakat yang memiliki risiko pekerjaan tinggi dan keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial,” ujar Munafri.

Menurutnya, Ranperda tersebut akan menjadi landasan untuk memperluas cakupan perlindungan melalui sejumlah program, di antaranya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Hingga saat ini, tercatat sekitar 81 ribu pekerja rentan di Kota Makassar telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemkot juga menjalankan program Makassar Berjasa yang memberikan perlindungan JHT bagi 45 ribu pekerja rentan.

Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPRD Makassar, dr. Fahrizal Arrahman Husain, menegaskan bahwa Ranperda tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap keberlanjutan program perlindungan pekerja.

Menurutnya, program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat harus memiliki landasan hukum yang kuat agar tidak bergantung pada kebijakan administratif maupun dinamika penganggaran setiap tahun.

Dalam draf Ranperda tersebut, terdapat lima program jaminan sosial yang diakomodasi, yakni JKK, JKM, JHT, Jaminan Pensiun (JP), serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Pansus juga mendorong adanya skema bantuan iuran bagi pekerja rentan yang memiliki keterbatasan pendapatan dan kemampuan untuk membayar iuran secara mandiri.

Selain itu, regulasi tersebut mengatur tanggung jawab pemerintah daerah dalam memperluas kepesertaan, penyediaan anggaran, pembinaan hingga pengawasan pelaksanaan program.

Kelompok pekerja sosial keagamaan seperti imam masjid, marbot, guru mengaji, pemandi jenazah, serta pekerja keagamaan lainnya juga menjadi perhatian dalam perluasan perlindungan tersebut.

Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan efektif, Ranperda ini turut mengatur pembentukan tim koordinasi yang melibatkan perangkat daerah terkait bersama BPJS Ketenagakerjaan.

Fahrizal berharap regulasi tersebut dapat menghadirkan sistem perlindungan yang lebih menyeluruh sehingga seluruh pekerja memiliki kesempatan memperoleh jaminan sosial tanpa terkendala jenis pekerjaan maupun kondisi ekonomi.

“Kita ingin memastikan bahwa pembangunan Kota Makassar tidak hanya menghadirkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan rasa aman, kepastian perlindungan, dan keadilan sosial bagi seluruh pekerja,” tuturnya.

Melalui pembahasan Ranperda ini, Pemkot dan DPRD Makassar berharap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat semakin luas, berkelanjutan, dan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor informal. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *