INFOKINI.ID, MAKASSAR – Kabar gembira. Pemerintah akan merekrut guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) pada tahun 2021.
Pengumuman rencana seleksi guru PPPK tahun 2021 disampaikan langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin. Hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, secara virtual, Senin (23/11/2020).
Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah pusat akan membuka rekrutmen guru PPPK sebanyak satu juta kuota di seluruh Indonesia bagi guru honorer dan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum mengajar.
“Bagi yang akan mengikuti seleksi, agar mempersiapkan diri dengan baik. Berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana peserta hanya diberi kesempatan mengikuti ujian satu kali, kali ini peserta diberi kesempatan mengikuti ujian hingga tiga kali,” kata Ma’ruf dalam kesempatan tersebut.
Wapres mengatakan, untuk biaya pelaksanaan ujian yang akan diselenggarakan secara online, akan ditanggung oleh pemerintah. Ia berharap, semua guru honorer di sekolah negeri maupun swasta memanfaatkan kesempatan ini.
“Seleksi ini akan memberikan kepastian status bagi guru honorer yang mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan,” tuturnya.
Sementara itu , Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, yang juga mengikuti acara secara virtual menambahkan, saat ini pemerintah daerah baru menyiapkan sekitar 200.000 formasi guru PPPK. Padahal, kebutuhan yang disiapkan Kemendikbud lebih dari jumlah tersebut.
“Kapasitas formasinya cukup banyak untuk guru honorer, sampai satu juta formasi. Kami meminta agar daerah benar-benar menyiapkan berapa kebutuhannya,” kata Nadiem.
Menurut Nadiem, seleksi ini merupakan kesempatan bagi guru honorer di daerah agar bisa diangkat menjadi PPPK. Pengangkatan tersebut akan dimulai pada 2021 dengan mekanisme seleksi yang berkeadilan.
“Pada 2021 merupakan tahun pertama, kita memberikan kesempatan yang adil bagi semua guru honorer untuk bisa menjadi PPPK dengan seleksi yang adil, transparan,” tuturnya.
Ia juga mengaku bahwa, pihak Kementerian Pendidikan telah berkeliling Indonesia dan bertemu dengan guru honorer.
“Cukup banyak guru honorer yang layak dan punya kompetensi menjadi guru yang baik. Karena itu, pemerintah memberikan jawaban, bagaimana kesejahteraan dan kesetaraan martabat mereka,” pungkasnya. (Muh. Saddam)
