INFOKINI.ID, JAKARTA– Polemik salah sasaran pemeringkatan desil kesejahteraan masyarakat memicu respons tegas dari pemerintah pusat. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka meminta Badan Pusat Statistik (BPS) memperbaiki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran program bantuan lebih akurat dan tepat sasaran.
Komitmen pembenahan ini didukung anggaran bernilai fantastis. Menkeu mengonfirmasi bahwa pemerintah telah mengucurkan dana hingga Rp7 triliun lebih untuk mendukung pelaksanaan sensus sekaligus pembaruan basis data terpadu tersebut.
“Saya ngeluarin uang cukup banyak ke BPS tahun ini. Jadi DTSEN sama Sensus itu kalau enggak salah hampir Rp7 triliun lebih sedikit. Mereka minta penambahan anggaran di awal tahun 2026 dan kita penuhi. Jadi tahun depan haruskah data ini jauh lebih baik,” ujar Purbaya usai sidang debottlenecking di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Desakan evaluasi DTSEN mencuat setelah gelombang keluhan masyarakat kelas menengah ke bawah mengemuka di publik. Sejumlah warga berpenghasilan rendah justru terdata masuk ke dalam Desil 9 dan 10 kelompok yang secara administratif dikategorikan sebagai masyarakat berintegritas ekonomi tinggi atau sejahtera.
Ketidaksesuaian data ini berdampak fatal bagi penerima manfaat. Penetapan desil yang keliru membuat warga kelas bawah terancam kehilangan akses terhadap berbagai program perlindungan sosial pemerintah, mulai dari Bantuan Sosial (Bansos) hingga kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Merujuk pada polemik tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memberikan penjelasan teknis terkait mekanisme pemeringkatan dalam DTSEN. Menurutnya, penetapan desil tidak hanya didasarkan pada besaran gaji bulanan, melainkan variabel variabel komposit sosial ekonomi keluarga.
“Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga,” jelas Amalia dalam keterangan resminya, Jumat (21/8/2026).
Meskipun BPS mengedepankan pendekatan pemeringkatan relatif, pemerintah menegaskan bahwa sinkronisasi data lapangan dengan kondisi riil masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Pembenahan DTSEN yang didanai Rp7 triliun ini diharapkan selesai tepat waktu guna menunjang keadilan distribusi subsidi energi dan bansos pada anggaran tahun mendatang.(*)
