INFOKINI.ID, MAKASSAR– Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut langsung kedatangan jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Anggaran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Balai Kota Makassar, Rabu (9/9/2026).
Rombongan KPK dipimpin oleh Direktur Monitoring KPK, Aida Ratna Zulaiha, untuk mengawasi pelaksanaan program MBG sekaligus menghimpun kendala lapangan dari pemerintah daerah guna dirumuskan menjadi rekomendasi nasional.
Wali Kota Makassar yang akrab disapa Appi menekankan bahwa tata kelola program MBG di Makassar membutuhkan penanganan khusus. Hal ini dipicu oleh kondisi geografis Makassar yang tak hanya mencakup wilayah perkotaan, tetapi juga kawasan kepulauan terpencil yang sangat bergantung pada cuaca.
“Kota Makassar punya pulau terpencil yang sangat tergantung dengan musim, sehingga ini harus menjadi perhatian. Dari sisi Pemkot, kami berada di posisi untuk memastikan seluruh perizinan, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), dan kelayakan benar-benar dipenuhi oleh penyelenggara MBG,” ujar Appi.
Appi melaporkan bahwa sasaran program MBG di Makassar tidak hanya mencakup anak-anak sekolah, melainkan juga ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita. Ia mengingatkan pentingnya akurasi data penerima manfaat, termasuk merangkul sekolah-sekolah swasta agar tidak ada kelompok rentan yang terlewat.
Di samping pemenuhan gizi, Pemkot Makassar juga mengantisipasi potensi lonjakan inflasi akibat tingginya penyerapan komoditas pangan oleh dapur-dapur MBG. “Kebutuhan di pasar kemungkinan besar terserap ke dapur MBG. Untuk menahan inflasi, kami mendorong masyarakat di sekitar dapur MBG mengambil peran sebagai pemasok bahan baku melalui program urban farming,” tambah Appi.
Sementara itu, Direktur Monitoring KPK Aida Ratna Zulaiha mengapresiasi keterbukaan Pemkot Makassar. Ia menegaskan KPK berkomitmen mendampingi pemerintah daerah agar ekosistem MBG berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari potensi penyimpangan anggaran.
“Kami ingin mendapatkan masukan dan rekomendasi langsung terkait permasalahan di daerah, supaya dalam memformulasikan rekomendasi ke pusat bisa tepat sasaran dan berdampak,” kata Aida.(*)
