INFOKINI.ID, JAKARTA– Tingkat literasi keuangan secara nasional boleh saja sudah meroket hingga 69 persen. Namun, di balik angka gemilang tersebut, ada alarm darurat yang tengah berbunyi nyaring di sektor dana pensiun Indonesia.
Fakta mengejutkan ini diungkapkan langsung oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, saat peluncuran Kick Off Bulan Dana Pensiun 2026 di sela-sela kegiatan Car Free Day (CFD) Sudirman, Jakarta. Di hadapan publik, Friderica membeberkan bahwa tingkat literasi masyarakat terhadap dana pensiun baru menyentuh angka 22 persen, dibarengi dengan tingkat inklusi yang juga masih memprihatinkan.
“OJK ini bikin satu survei tentang literasi dan inklusi di masing-masing sektor. Kalau secara nasional, literasi keuangan secara nasional itu sudah 69 persen. Artinya kalau dari 100 orang yang kita tanya, ya 70 sudah ngerti lah. Tapi khusus untuk dana pensiun itu angkanya masih kecil. Untuk literasi masih 22 persen, dan inklusinya juga masih kecil,” ujar Friderica.
Ironisnya, rendahnya kesadaran publik ini berbanding terbalik dengan kondisi industri. Tercatat, dana kelolaan di industri dana pensiun saat ini sebenarnya sudah sangat perkasa dengan membukukan angka fantastis mencapai Rp1.669 triliun. Tantangan terbesarnya kini bukan lagi membesarkan pundi-pundi kelolaan, melainkan bagaimana mendongkrak kepesertaan masyarakat secara masif.
Menurut Friderica, membangun kesadaran finansial hari tua tidak bisa ditunda hingga seseorang mendekati usia purnabakti. Persiapan matang harus dimulai sejak hari pertama seseorang menginjakkan kaki di dunia kerja. Hal ini ditegaskan pula oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, yang mendorong generasi muda untuk melek dana pensiun sedini mungkin.
“Jadi, masa persiapan yang baik tidak dipersiapkan ketika kita itu akan berhenti bekerja, tapi sejak mulai bekerja,” tegas Rini, mengajak kaum muda agar tidak abai terhadap jaminan masa depannya.
Dari sudut pandang ketenagakerjaan, tantangan ini kian kompleks mengingat struktur demografi tenaga kerja nasional yang didominasi oleh sektor informal. Menteri Ketenagakerjaan, Prof. Yassierli, memaparkan bahwa dari total 155 juta angkatan kerja di Indonesia, sekitar 60 persennya menggantungkan hidup di sektor informal yang akses jaminan sosialnya kerap menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah.
“Kita memiliki angkatan kerja 155 juta, sebagian mereka ada yang PNS atau ASN tentu terkait dengan jaminan sosialnya sudah punya. Tapi jangan lupa, dari angkatan kerja kita ada sekitar 60 persen mereka yang bekerja di sektor informal,” ungkap Yassierli.
Ia menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan siklus hidup masyarakat dapat berjalan selaras dengan masa muda produktif dan berkarya, serta masa tua yang bahagia dan terlindungi secara finansial. Melalui kolaborasi lintas sektor antara OJK, pemerintah, asosiasi, hingga PT Taspen, momentum Kick Off Bulan Dana Pensiun 2026 diharapkan mampu menjadi titik balik kesadaran kolektif bangsa demi mengamankan masa depan purnabakti seluruh pekerja Indonesia.(*)
