INFOKINI.ID, JAKARTA– Peredaran rokok ilegal yang kian masif dinilai telah mencapai tingkat yang membahayakan penerimaan negara sekaligus merusak ekosistem industri hasil tembakau nasional. Menyikapi situasi tersebut, Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama, mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas dengan melakukan evaluasi menyeluruh hingga mencopot pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang terbukti gagal.
Haris menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh lagi hanya mengandalkan penindakan rutin di lapangan. Kebocoran penerimaan cukai dan maraknya produk tanpa pita cukai resmi menciptakan iklim persaingan yang sangat tidak sehat bagi pelaku industri legal.
“Ini sudah menyangkut kepentingan negara dan nasib jutaan pekerja. Jangan sampai negara sibuk menghitung penerimaan, tetapi membiarkan industri legal dihantam produk ilegal,” tegas Haris dalam keterangan resminya, Senin (14/9/2026).
Menurut Haris, rokok ilegal dijual jauh lebih murah karena menghindari skema cukai dan beban operasional resmi. Jika pembiaran terus terjadi, industri legal yang patuh pada aturan terpaksa mengambil langkah efisiensi ekstrem, salah satunya lewat pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ia menekankan bahwa Dirjen Bea Cukai harus bertanggung jawab secara institusional atas kegagalan membendung arus peredaran barang ilegal ini.
“Kalau tidak mampu memberantas jaringan peredaran rokok ilegal yang merugikan negara, ya harus dievaluasi. Jika terbukti gagal menjalankan tugas, jangan ragu untuk dicopot,” ujar Haris.
Selain menuntut pembenahan internal di jajaran penegak hukum, Haris mendesak agar penindakan tidak menyasar pedagang kecil semata. Aparat diminta berani membongkar simpul utama mafia cukai dari tingkat produsen hingga distributor besar.
KNPI pun mendorong Presiden dan Menteri Keuangan untuk segera mengintervensi persoalan ini demi menyelamatkan penerimaan negara, kepastian investasi, serta perlindungan terhadap tenaga kerja di sektor industri tembakau.(*)
