INFOKINI.ID, MAKASSAR– Fenomena antrean panjang kendaraan yang mengular hingga memacetkan ruas jalan di sejumlah SPBU wilayah Sulawesi Selatan, ditambah sulitnya warga mendapatkan LPG 3 kg, memicu reaksi keras dari DPRD Sulsel. Pimpinan dan anggota dewan mendatangi langsung Kantor PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di Jalan Garuda, Makassar, Rabu (9/9/2026).
Langkah tegas ini diambil guna menindaklanjuti gelombang aspirasi masyarakat yang kian resah akibat gangguan distribusi energi bersubsidi tersebut. Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, menegaskan bahwa pihak dewan tidak butuh pembelaan atau alasan normatif, melainkan solusi nyata yang dirasakan langsung oleh publik di lapangan.
“Banyak aspirasi yang masuk kepada kami, antrean panjang di SPBU hingga memacetkan jalan. Yang kami minta bukan jawaban ataupun penjelasan, tetapi langkah konkret Pertamina mengatasi kejadian ini dan realita yang dihadapi masyarakat,” tegas Rachmatika.
Menanggapi hal tersebut, Sales Area Manager Retail Sulselbar PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Rainier Axel Siegfried Parlindungan Gultom, mengklaim bahwa ketersediaan stok BBM maupun LPG 3 kg dalam kondisi aman dan disalurkan secara rutin tanpa henti.
“Stok selalu kami suplai ke SPBU, tidak pernah putus setiap hari, tetapi antrean terus saja terjadi,” ujar Rainier. Pihak Pertamina berdalih lonjakan antrean dipicu oleh tingginya permintaan sektor logistik serta pariwisata, seraya mengimbau publik agar tidak termakan isu liar terkait isu kelangkaan atau kenaikan harga.
Meski Pertamina menjamin ketersediaan stok aman, DPRD Sulsel menilai akar masalahnya terletak pada aspek pengawasan distribusi agar tepat sasaran. Rachmatika menegaskan, jaminan stok tidak ada artinya jika BBM dan LPG bersubsidi justru dinikmati oleh pihak yang tidak berhak.
“Jaminan dari teman-teman Pertamina, stok untuk BBM dan LPG yang bersubsidi itu cenderung aman. Tetapi, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana pengawasan stok ini bisa benar-benar tepat sasaran dan digunakan oleh orang-orang yang semestinya mendapat BBM dan elpiji subsidi ini,” lanjut Rachmatika.
Pemprov Sulsel Bentuk Satgas dan Temukan Indikasi Tangki Modifikasi
Menanggapi krisis antrean ini, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bergerak cepat dengan menerbitkan Surat Edaran Pemprov Sulsel Nomor 100.3.4/12077/DESDM tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pemantauan dan pengawasan distribusi BBM serta LPG 3 kg.
Satgas gabungan ini melibatkan unsur TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Hiswana Migas, hingga Pertamina. Pemprov juga menemukan adanya indikasi pengisian berulang serta dugaan modifikasi tangki kendaraan untuk menimbun BBM, meski verifikasi objektif di lapangan tetap dikedepankan.
“Kita sudah buat surat edaran untuk pembentukan Satgas yang terdiri dari TNI-Polri, Satpol PP, Pertamina, untuk bagaimana tertib pengisian bahan bakar,” kata Andi Sudirman Sulaiman.
Sidak Lapangan di Jalan AP Pettarani
Usai menggelar rapat di kantor Pertamina, jajaran DPRD Sulsel langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu SPBU di Jalan AP Pettarani, Makassar. Di lokasi, rombongan menemukan fakta bahwa antrean kendaraan masih mengular panjang hingga memakan badan jalan.
DPRD Sulsel menuntut kolaborasi ketat antara Pemprov, aparat penegak hukum, dan Pertamina agar pengawasan diperketat tanpa kompromi, termasuk menindak tegas oknum atau mafia BBM yang bermain di balik kelangkaan dan antrean panjang ini.(*)
