INFOKINI.ID, JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto melempar sinyal kuat terkait rencana perombakan atau reshuffle kabinet menjelang dua tahun masa pemerintahannya. Wacana evaluasi besar-besaran ini direspons santai oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memilih menyerahkan seluruh keputusan kepada sang Kepala Negara.
Ketua DPP PKB Daniel Johan menegaskan bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden sepenuhnya. Menurutnya, Presiden Prabowo menjadi sosok yang paling memahami rapor kinerja para menterinya demi menerapkan prinsip the right man in the right place.
Daniel menekankan, fokus utama setelah evaluasi kabinet adalah menjaga soliditas pemerintahan dan memastikan program-program prioritas rakyat tidak terganggu.
“Yang penting kinerja pemerintahan semakin solid dan program-program prioritas, termasuk yang menyentuh sektor pertanian dan perikanan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan rakyat terus berjalan sehingga perekonomian tumbuh, lapangan kerja tercipta,” ujar Daniel Johan.
Prabowo: 2 Tahun Waktu yang Logis untuk Evaluasi
Sinyal reshuffle ini pertama kali diungkapkan Presiden Prabowo dalam wawancara khusus program Prabowo Menjawab. Prabowo menilai kurun waktu dua tahun sudah lebih dari cukup bagi jajaran pembantunya di kabinet untuk membuktikan kapasitas dan kapasitas kerja masing-masing.
Meski menilai timnya saat ini secara umum bekerja dengan baik, Prabowo mengibaratkan susunan kabinet seperti kesebelasan sepak bola yang sewaktu-waktu membutuhkan rotasi pemain.
Prabowo menggarisbawahi beberapa alasan utama yang dapat memicu rotasi maupun penghentian pejabat kabinet:
-
Promosi dan Kompetensi: Penyesuaian jabatan agar sesuai dengan keahlian dan efisiensi organisasi (the right man in the right place).
-
Kesesuaian Peran: Mengganti pejabat yang dinilai kurang cocok pada bidang tugas tertentu.
-
Pertanggungjawaban Hukum: Ketegasan terhadap jajaran yang terjerat kasus hukum atau korupsi. Prabowo menegaskan tidak akan melindungi pejabat, termasuk wakil menteri, yang terbukti bermasalah dengan penegak hukum seperti KPK.
Langkah evaluasi dua tahunan ini diprediksi menjadi momentum krusial bagi Presiden Prabowo untuk menyegarkan formasi kabinet demi mengakselerasi target-target pembangunan nasional.(*)
