INFOKINI.ID, GOWA– Meski pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Gowa mulai dicairkan per Senin (14/9/2026), namun persoalan keuangan di Pemkab Gowa belum sepenuhnya usai. Belanja rutin dan dana operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tak kunjung cair kini berdampak langsung pada pelayanan publik, salah satunya pengelolaan sampah.
Kondisi memprihatinkan melanda Kecamatan Somba Opu. Tumpukan sampah menggunung dan meluber hingga ke bahu jalan di sejumlah titik Tempat Pembuangan Sementara (TPS), seperti area belakang RSUD Syekh Yusuf, poros Macanda, poros Samata-Pattallassang, Jalan Pariwisata, hingga Jalan Tun Abd Razak depan Masjid Cheng Ho.
Penumpukan ini dipicu oleh armada truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gowa yang tidak dapat beroperasi akibat ketiadaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, Azhari Azis, mengungkapkan bahwa dana operasional BBM solar untuk periode Agustus hingga September belum dibayarkan ke SPBU mitra. Akibatnya, pihak pengelola SPBU menghentikan pasokan bahan bakar untuk truk sampah.
Azhari mengaku telah mengadukan persoalan krusial ini kepada Pelaksana Harian (Plh) Sekkab Gowa Firdaus serta Plh Kepala BPKD Abdul Rachman.
“Kami sudah melaporkan ke Plh Sekkab Gowa serta Plh Kepala BPKD terkait belum cairnya dana operasional bahan bakar minyak solar. Karena dana operasional solar untuk bulan Agustus sampai dengan 17 September hari ini belum dibayarkan, kendaraan pengangkut tidak diberi lagi bahan bakar oleh SPBU mitra. Kami mohon agar segera disikapi sebab volume sampah terus bertambah,” terang Azhari, Kamis (17/9/2026).
Menanggapi krisis lingkungan ini, Wakil Ketua I DPRD Gowa sekaligus legislator Dapil 1, Hasrul Abdul Rajab (HAR), menilai tumpukan sampah tersebut merupakan dampak berantai dari polemik birokrasi dan penonaktifan pejabat kunci di lingkup Pemkab Gowa.
Ia menjelaskan bahwa pemberhentian sementara Sekkab dan Kepala BPKD yang memegang akun super admin dan admin BUD menjelang pembayaran gaji memicu keterlambatan anggaran. Pergantian posisi ke pejabat Pelaksana Tugas (Plt) yang kemudian diubah menjadi Pelaksana Harian (Plh) berimbas pada terbatasnya kewenangan eksekusi anggaran operasional.
“Gaji akhirnya terbayar, namun belanja rutin lainnya belum. Kami DPRD menyikapi serius kondisi persampahan di Kabupaten Gowa, terkhusus di ibu kota kabupaten yakni Kecamatan Somba Opu. Ini tidak bisa dibiarkan karena menyangkut kebersihan lingkungan, kesehatan, dan kenyamanan warga,” tegas HAR.
DPRD Gowa mendesak pihak eksekutif untuk segera mencarikan solusi konkret agar armada sampah dapat kembali beroperasi dan mencegah Kota Sungguminasa terperosok ke dalam status darurat sampah.(*)
