INFOKINI.ID, MAKASSAR — Pengawasan terhadap operasional tempat hiburan malam (THM) di Kota Makassar kembali menjadi perhatian DPRD. Sejumlah persoalan ditemukan dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Komisi A DPRD Kota Makassar, mulai dari administrasi perizinan hingga dugaan pelanggaran perlindungan anak.
Sidak yang dipimpin anggota Komisi A, Rahmat Taqwa Quraisy, berlangsung pada Sabtu malam (10/10/2026) dengan menyasar sejumlah tempat hiburan malam di Kota Makassar.
Beberapa lokasi yang menjadi sasaran pemeriksaan di antaranya Exodus di Jalan Perintis, Venus dan Ibiza di Jalan Nusantara, Sing Sing, serta MYE di kawasan Metro Tanjung Bunga.
Dalam pemeriksaan tersebut, Komisi A menemukan sejumlah persoalan terkait kelengkapan administrasi perizinan. Beberapa tempat usaha diketahui masih mengurus perpanjangan izin setelah masa berlaku dokumennya berakhir.
Di lokasi Sing Sing, misalnya, izin operasional bar dan klub malam belum terverifikasi secara resmi. Sementara di MYE, izin restoran juga belum terverifikasi.
Persoalan tersebut turut berdampak pada belum terpenuhinya persyaratan penerbitan Surat Keterangan Penjualan Langsung Alkohol (SKPLA) golongan A, B, dan C.
Tidak hanya persoalan administrasi, DPRD juga memberikan perhatian terhadap aspek ketenagakerjaan dan perlindungan anak.
Bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar, Komisi A melakukan pemeriksaan identitas pekerja untuk memastikan kesesuaian data kependudukan dan usia.
Dari pemeriksaan tersebut ditemukan tenaga kerja yang masih berusia di bawah umur. Bahkan, terdapat pula pengunjung yang belum cukup umur berada di area tempat hiburan malam.
Temuan tersebut kemudian menjadi salah satu materi pembahasan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi A bersama pihak terkait pada 15 Oktober 2026.
Dalam RDP tersebut, Rahmat Taqwa Quraisy mengungkapkan adanya pekerja berusia 16 tahun yang ditemukan di kawasan KIMA.
“Lokasinya itu di KIMA, kemarin ada yang 16 tahun, terus belum memiliki KTP,” ungkap Rahmat.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menegaskan bahwa pengawasan terhadap tempat hiburan malam tidak boleh hanya berfokus pada kelengkapan izin usaha, tetapi juga harus memperhatikan keselamatan dan perlindungan pekerja maupun pengunjung.
Menurutnya, keberadaan pekerja di bawah umur merupakan persoalan serius yang membutuhkan tindak lanjut dari pemerintah kota dan instansi terkait.
Sebagai langkah lanjutan, Komisi A DPRD Makassar berencana melakukan pembahasan internal untuk merumuskan rekomendasi resmi kepada Pemerintah Kota Makassar.
Rekomendasi tersebut dapat berupa pembinaan administratif hingga penyegelan atau penutupan sementara terhadap tempat usaha yang tidak memenuhi ketentuan perizinan.
DPRD juga meminta agar pengawasan terhadap tempat hiburan malam dilakukan secara berkala sehingga para pengusaha tidak hanya memperhatikan legalitas usaha ketika dilakukan pemeriksaan.
Melalui pengawasan tersebut, DPRD berharap Pemerintah Kota Makassar dapat memperkuat penertiban tempat hiburan malam sekaligus memastikan seluruh pelaku usaha menjalankan aktivitas sesuai ketentuan yang berlaku.
Penegakan aturan diharapkan tidak hanya menciptakan ketertiban usaha, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok usia rentan. (*)
















