INFOKINI.ID, MAKASSAR — Dugaan pelanggaran perlindungan anak di tempat hiburan malam menjadi perhatian serius DPRD Kota Makassar. Dalam inspeksi mendadak yang dilakukan Komisi A, ditemukan seorang remaja berusia 16 tahun bekerja sebagai pemandu lagu atau lady companion (LC) di salah satu tempat hiburan malam kawasan Kawasan Industri Makassar (KIMA).
Temuan tersebut terungkap setelah Komisi A DPRD Kota Makassar melakukan sidak pada Sabtu (10/10/2026). Hasil pemeriksaan kemudian ditindaklanjuti melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah instansi terkait dan pelaku usaha tempat hiburan malam, Kamis (15/10/2026).
Pimpinan RDP Komisi A DPRD Makassar, Rahmat Taqwa Quraisy, mengungkapkan bahwa pengawasan tersebut tidak hanya menemukan persoalan pekerja di bawah umur, tetapi juga sejumlah tempat hiburan malam yang masih beroperasi meskipun masa berlaku izin usahanya telah berakhir.
Untuk memastikan identitas dan usia pekerja maupun pengunjung, DPRD turut melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar.
“Lokasinya itu di KIMA, kemarin ada yang 16 tahun, terus belum memiliki KTP,” ungkap Rahmat Taqwa Quraisy saat menjelaskan hasil pemeriksaan dalam RDP.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menegaskan, pengawasan terhadap tempat hiburan malam harus dilakukan secara menyeluruh. Kepatuhan terhadap administrasi perizinan dan perlindungan terhadap anak menjadi dua persoalan yang tidak boleh diabaikan oleh para pelaku usaha.
Menurutnya, keberadaan pekerja yang belum cukup umur di lingkungan tempat hiburan malam harus menjadi perhatian pemerintah. Pengelola usaha diharapkan lebih selektif dalam melakukan perekrutan tenaga kerja dan memastikan seluruh ketentuan yang berlaku dipatuhi.
Selain itu, Komisi A juga menemukan sejumlah tempat hiburan yang masa berlaku izinnya telah berakhir. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan tindak lanjut dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar tidak terjadi pembiaran terhadap pelanggaran administrasi usaha.
“Kami akan rapat internal dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah kota, tentunya untuk dilakukan pembinaan. Bisa pembinaan secara administrasi ataupun penyegelan tempat,” tegas Rahmat.
Ia menjelaskan, rekomendasi tersebut akan dirumuskan berdasarkan hasil pembahasan internal Komisi A sebelum disampaikan kepada Pemerintah Kota Makassar.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong instansi teknis melakukan pemeriksaan lebih lanjut sekaligus memastikan setiap pelaku usaha menjalankan aktivitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
DPRD juga mengharapkan pengawasan terhadap tempat hiburan malam tidak hanya dilakukan ketika muncul persoalan. Pemeriksaan secara berkala diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap perizinan serta mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat.
Temuan remaja berusia 16 tahun yang bekerja di tempat hiburan malam menjadi pengingat bahwa pengawasan dunia usaha tidak boleh hanya berorientasi pada legalitas operasional, tetapi juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan dan perlindungan anak.
Melalui tindak lanjut hasil sidak tersebut, Komisi A DPRD Makassar berharap pemerintah kota mengambil langkah konkret agar tempat hiburan malam di Makassar beroperasi secara tertib, bertanggung jawab, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. (*)
















