INFOKINI.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar terus berkomitmen menjaga Pilkada serentak (Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel) agar berjalan dengan damai tanpa ada konflik.
Salah satunya, Pemerintah Kota Makassar meminta kepada seluruh SKPD hingga Pj Ketua RT/RW melakukan pengawasan di lorong-lorong selama 24 jam.
“Saya minta di ujung-ujung lorong di kelurahan itu dijaga 24 jam dengan cara buat disitu kegiatan domi atau apa semacamnya. Saya minta SKPD untuk mendukung masyarakat lurah RT RW dalam melakukan pengawasan di wilayahnya menjelang pilkada ini,” ungkap Danny, Senin (25/11/2024).
Ia juga meminta untuk pengawasan si masing- masing wilayah ini betul-betul dapat dimasimalkan dengan baik, agar pilkada ini dapat berjalan lancar dan damai tanpa adanya intervensi dari luar.
“Supaya betul-betul dijaga dan saya monitori ini juga pengawasan, dan kalau kita lihat seperti tidak ada pengawasan dan ini yg perlu dijaga, ini juga tugas Bawaslu untuk mengawal yang ada di wilayah-wilayah, bukan hanya yang mencalonkan yang dikawal,” tegasnya.
Danny Pomanto juga mendapatkan laporan terkait adanya pihak terkait dalam proses pilkada ini didapati tidak netral atau melalukan politik praktis.
“Saya dapat laporan Linmas, terus ada penyelenggara, kan orang jadi komplain semua, ada kader KB, RT RW, saya katakan kalau beda pilihan tidak apa-apa, tapi kalau memprovokasi orang itu sudah pelanggaran, kalau beda pikihan itu tidak ada masalah, pilih yanag mana saja ksrena itu hak orang untuk memilih,” pungkas Danny.
Dirinya menyarankan agar pihak terkait tersebut yang tidka netral agar dapat diganti karena hal yang mereka lakukan adalah sesuatu yang tidak benar dan hanya akan menimbulkan provokasi.
“Terkait pilkada ini yg tidak netral dalam melakukan tugasnya, saya minta kalau tidak netral begitu diganti, Rat RW juga yang merusak provokasi, bawa sembako itu kan merusak, kalau siap beda pilihan tidak apa-apa apapun yang dia pilih,” tutupnya.
