INFOKINI.ID, GOWA– Event pariwisata tahunan kebanggaan Sulawesi Selatan yang masuk dalam kalender nasional Kharisma Event Nusantara (KEN), Beautiful Malino (BM) 2026, resmi ditunda oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa. Keputusan mengejutkan ini memicu beragam spekulasi di tengah masyarakat, sekaligus menghadirkan dilema besar bagi para pelaku industri pariwisata.
Sedianya, festival ikonik ini akan dihelat selama tiga hari pada weekend pertengahan bulan, tepatnya 16-18 Juli 2026. Namun, melalui surat pemberitahuan resmi Nomor: 500.13.2.5/974/Disparbud tertanggal 7 Juli 2026 yang ditandatangani Sekretaris Kabupaten Gowa, Andy Azis Peter, Pemkab Gowa memutuskan menunda perhelatan akbar tersebut hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Penundaan di tahun kedua kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang-Darmawangsyah Muin ini langsung memicu bola liar opini publik. Di media sosial, seliweran asumsi mengaitkan pembatalan ini dengan tensi politik Gowa yang sedang menghangat pasca viralnya Pansus Hak Angket DPRD Gowa.
Namun, Pemkab Gowa bergerak cepat menepis isu miring tersebut. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Gowa menegaskan bahwa alasan utama penundaan adalah murni demi keselamatan dan kenyamanan pengunjung, mengingat proyek perbaikan infrastruktur jalan menuju Kota Malino saat ini masih dalam proses pengerjaan.
Kepala Disparbud Gowa, Ary Mahdy Aspari, melalui Kepala Bidang Pemasaran, Muh Yusri Yusuf, membenarkan hal tersebut saat dikonfirmasi pada Rabu (8/7/2026) siang. “Dengan segala kerendahan hati, kami atas nama Pemkab Gowa memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat dan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Mohon maaf karena gangguan pengerjaan infrastruktur sehingga BM kami tunda pelaksanaannya,” ujar Yusri.
Selain faktor akses jalan, Yusri juga membeberkan bahwa kesiapan pihak Event Organizer (EO) menjadi kendala lain. “Takutnya nanti karena faktor perbaikan jalanan ini target pengunjung tidak tercapai. Dan karena pihak EO juga belum siap sebab ada beberapa hal,” tambahnya. Pemkab Gowa pun mengaku telah melayangkan surat resmi ke Kementerian Pariwisata terkait penundaan ini.
PHRI, Soal Penundaan BM: Langkah Dilematis tapi Realistis
Menanggapi keputusan sepihak ini, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Gowa, Muhammad Kadir, angkat bicara. PHRI melihat kebijakan ini bagai buah simalakama, dilematis namun harus diterima secara realistis.
PHRI mendukung argumen pemerintah terkait krusialnya perbaikan Jalan Poros Malino. Jika event dipaksakan berjalan di tengah proyek jalan, kemacetan parah dan risiko kecelakaan di jalur tanjakan berpotensi merusak citra pariwisata Malino dalam jangka panjang.
Kendati memaklumi, PHRI tidak menampik adanya kekecewaan mendalam dari para pemilik hotel, penginapan, homestay, dan restoran. Kehilangan momentum festival nasional ini berarti hilangnya potensi “panen raya” di mana okupansi kamar biasanya mampu menyentuh angka 100%.
PHRI mendesak Pemkab Gowa untuk segera mengevaluasi pengerjaan dan memberikan kepastian jadwal baru. Hal ini penting agar para pelaku usaha dapat melakukan rescheduling (penjadwalan ulang) pesanan kamar dan meminimalisir kerugian akibat pembatalan massal (cancellation).
Kadir juga menjabarkan penundaan Beautiful Malino 2026, membawa efek domino yang signifikan terhadap urat nadi perekonomian lokal di Kecamatan Tinggimoncong. Kadir menyebut dampak negatif dari penundaan ini adalah menjadi pukulan bagi UMKM. Para pedagang kaki lima, pengrajin bunga, pelaku kuliner khas Malino, hingga penyedia jasa sewa kuda harus kehilangan puncak omzet tahunan mereka.
Selain itu, Kadir juga menyebut penundaan BM mengakibatkan pemilik homestay dan vila kecil milik warga lokal terancam kehilangan uang muka (down payment), karena wisatawan membatalkan kunjungan mereka dari luar daerah.
Tak hanya itu, penundaan ini juga berdampak pada penasaran hasil bumi Malino seperti sayur-mayur, buah-buahan, dan tanaman hias. Yang biasanya diserap tinggi oleh industri perhotelan terpaksa dilempar ke pasar biasa dengan harga normal tanpa adanya lonjakan permintaan.
Meski mendahulukan menyebutkan dampak negatif, namun Muh Kadir juga memiliki harapan besar bahwa penundaan ini akan memberikan dampak positif sebagai event yang lebih baik setelah kembali dilaksanakan, termasuk bagi infrastruktur di Kecamatan Tinggimoncong. PHRI menilai ada hikmah jangka panjang dari penundaan ini. “Tanpa adanya beban arus kendaraan dari event raksasa, proyek pelebaran dan perbaikan Jalan Poros Malino diprediksi akan berjalan lebih cepat. Ketika infrastruktur ini rampung, masyarakat Tinggimoncong akan menikmati akses mobilitas yang lebih aman, nyaman, dan stabil guna menggaet wisatawan sepanjang tahun. Jadi bukan hanya saat festival berlangsung,” kunci Kadir. (*)
