800-an BUMN Bermasalah Bakal Ditutup, Prabowo Klaim RI Bisa Hemat Triliunan

Presiden RI, Prabowo Subianto. (Foto: dok. Sekretariat Presiden)

INFOKINI.ID, JAKARTA – Pemerintah berencana menutup sekitar 800 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak sehat dan terus merugi. Hal ini disampaikan langsung Presiden Prabowo Subianto, di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).

Menurut Prabowo, langkah ini berpotensi menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah.

PDAM

Prabowo mengaku, saat mulai menjabat sebagai kepala negara dirinya sempat terkejut mengetahui jumlah perusahaan milik negara yang melebihi 1.000 entitas. Sebelumnya ia mengira jumlah BUMN hanya sekitar 300 perusahaan.

“Ketika saya jadi presiden, baru saya tahu jumlahnya 1.000 lebih. Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240 (perusahaan). Tidak ada yang untung, rugi terus,” kata Prabowo.

Ia memastikan, pemerintah masih terus melakukan proses penataan BUMN dan menutup perusahaan pelat merah yang dinilai tidak produktif.

“Kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara, minimal 700 lah,” ujarnya.

Prabowo menilai, keberadaan perusahaan yang terus merugi hanya membebani keuangan negara. Ia mencontohkan pengeluaran untuk jajaran direksi dan komisaris yang tetap harus dibayar meski perusahaan tidak menghasilkan keuntungan.

Menurut perhitungannya, apabila satu perusahaan memiliki empat direksi dan empat komisaris, maka penutupan ratusan perusahaan dapat mengurangi beban pengeluaran yang selama ini harus ditanggung negara.

“Anda bisa bayangkan yang sudah kita tutup 240 (BUMN). Itu kalau dihitung umpamanya empat direksi, sama empat komisaris, itu delapan (orang) kali 200 (perusahaan). Kalau gajinya masing-masing Rp50 juta sebulan, berapa itu? Dan ada yang gajinya bisa di atas itu,” ungkapnya.

Prabowo mengklaim, langkah penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan dalam jumlah besar bagi negara.

“Sudah kita tutup, kita menghemat triliunan hanya dari menutup perusahaan-perusahaan yang enggak benar,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung adanya praktik tata kelola di sejumlah perusahaan negara yang menurutnya bermasalah. Ia menilai, keberadaan perusahaan yang terus merugi tidak jarang dimanfaatkan untuk menutupi berbagai penyimpangan. (cni)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *