INFOKINI.ID, JAKARTA– Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya meluruskan polemik mengenai alokasi anggaran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta Sensus Ekonomi yang belakangan menyita perhatian publik karena angkanya yang fantastis, yakni mencapai hampir Rp7 triliun.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menegaskan bahwa dana tersebut bukanlah anggaran yang khusus digelontorkan semata-mata untuk program DTSEN atau Sensus Ekonomi saja.
“Angka tersebut merupakan total alokasi anggaran operasional dan program Badan Pusat Statistik (BPS) secara keseluruhan,” terang Deni dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/8/2026) malam.
Isu ini menyeruak setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti kualitas data BPS pasca sidang debottlenecking di Jakarta. Purbaya mendesak BPS untuk segera membenahi pendataan DTSEN, terutama terkait penentuan kelompok kesejahteraan masyarakat (desil).
Langkah tegas ini diambil menyusul banyaknya keluhan dari warga kelas menengah ke bawah. Banyak masyarakat tak mampu yang secara mengejutkan justru ‘ditembak’ masuk ke dalam Desil 9 dan 10 kategori kelompok kaya atau sejahtera.
Dampaknya cukup fatal, karena status desil yang tidak akurat tersebut otomatis memutus akses warga dari bantuan sosial (bansos) pemerintah hingga hak mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengabulkan permintaan penambahan anggaran BPS sejak awal tahun 2026 demi memastikan perbaikan data berjalan optimal. “DTSEN sama sensus itu kalau enggak salah hampir Rp7 triliun lebih sedikit. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun penambahan anggaran, kita penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus. Jadi tahun depan (2027) harusnya sih akan lebih baik,” tegas Purbaya.
Dengan anggaran jumbo yang sudah dipenuhi oleh bendahara negara tersebut, Kemenkeu mewanti-wanti BPS agar tidak ada lagi celah kesalahan dalam menentukan status ekonomi warga di masa mendatang.(*)
