INFOKINI.ID, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk tegas dalam menangani Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tak netral. Jangan sampai tindakan yang terkesan lembek akan memancing ASN lain menyimpang.
Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar Kasrudi mengatakan Makassar merupakan salah satu dari 67 daerah yang telah menjadi sorotan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kasus netealitas ASN sehingga harus disikapi dengan serius.
“Kami melihat bahwa dengan adanya pernyataan dari Mendagri dimana ada teguran terhadap ASN di Makassar, harusnya ini dikasih tegas lagi, kalau perlu pecat,” ujarnya.
Hal ini akan menjadi warning bagi ASN lain untuk tidak bersikap serupa.
Lebih lanjut, pilkada Desember nanti tidak boleh dicederai oleh sejumlah oknum yang ingin mencari simpati dari calon tertentu, dimana hal ini diduga mulai terlihat di sejumlah daerah baik kecamatan hingga kelurahan.
Kasrudi mengaku telah mendapatkan laporan tersebut dari sejumlah wilayah yang diduga melakukan politik praktis dalam kerja-kerjanya, namun beberapa diantaranya masih terduga hal ini belum bisa ditindaklanjuti.
“Jadi ini kan kita lihat lagi, konteksnya itu apabila dia memang benar-benar sudah terbukti, pernyataan Mendagri ini kan sudah ada ASN yang tidak netral, berarti sudah terbukti, kita belum mau masuk yang ranahnya masih belum terbukti,” ucapnya.
Lebih jauh, penanganan kasus ASN tersebut terkesan alot, penindakan yang selama ini dilakukan belum memberi contoh konkret dalam menindak tegas para pelaku sehingga ASN lain terkesan apatis. (Nurhidaya)
