INFOKINI.ID, JAKARTA– Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menggratiskan biaya pendidikan di sekolah negeri hingga Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mendapat sambutan hangat dari Parlemen. Namun, Komisi X DPR RI memberikan catatan kritis agar kebijakan tersebut tidak mengorbankan kualitas dan mutu pendidikan nasional.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen Presiden Prabowo dalam memperluas akses pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah hak mendasar seluruh anak bangsa yang tidak boleh terhalang oleh kendala finansial.
“Prinsipnya, kami menyambut baik dan mendukung arah kebijakan Presiden untuk membebaskan biaya di sekolah negeri hingga PTN. Pendidikan adalah hak warga negara, jangan sampai biaya jadi hambatan,” ujar Lalu Hadrian, Minggu (20/9/2026).
Meski mendukung penuh, Hadrian mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan skema pembiayaan secara matang dan komprehensif. Ia mewanti-wanti agar penghapusan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di PTN tidak sampai memangkas operasional kampus, fasilitas riset, hingga kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan.
Ia membeberkan, meskipun alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 terbilang fantastis yakni mencapai Rp819,44 triliun, dana tersebut terbagi ke banyak kementerian, lembaga, hingga transfer daerah. Sehingga, tidak seluruhnya bisa langsung dipakai membiayai operasional kuliah gratis.
“Implementasinya harus terukur dan sesuai kemampuan fiskal negara. Jangan hanya gratis dalam artian mahasiswa tidak bayar UKT, tetapi pemerintah juga harus memastikan biaya operasional PTN, kualitas pembelajaran, dan kesejahteraan dosen tetap terjamin,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di HUT ke-28 PAN di JCC Jakarta, Jumat (18/9), mengumumkan akan segera menggelar rapat terbatas (ratas) guna merealisasikan sekolah dan PTN gratis.
Saat disinggung mengenai sumber dana, Presiden Prabowo menegaskan anggaran tersebut akan ditutup dari hasil penyelamatan uang negara yang diselamatkan dari tindak pidana korupsi.
Menanggapi rencana ratas tersebut, DPR menyatakan kesiapannya untuk mengawal proses pembahasan anggaran agar kebijakan sekolah hingga PTN gratis dapat terealisasi secara tepat sasaran tanpa mengabaikan mutu pendidikan.(*)
