INFOKINI.ID, JAKARTA– Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah efisiensi anggaran secara agresif. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak produktif hingga 31 Desember 2026.
Kebijakan rasionalisasi ini berfokus pada entitas pelat merah yang dinilai terus mencatatkan kerugian finansial. Kurang dari dua tahun masa pemerintahan berjalan, 290 BUMN telah dilikuidasi dan sukses menghemat anggaran negara sebesar Rp50 triliun.
Melalui pemangkasan besar-besaran ini, jumlah BUMN diproyeksikan menyusut drastis dari ratusan menjadi hanya menyisakan 200 hingga 250 perusahaan yang benar-benar sehat secara keuangan dan operasional.
Langkah penutupan 700 BUMN ini diestimasikan mampu memangkas pengeluaran rutin negara hingga Rp100 triliun, terutama dari alokasi gaji direksi dan komisaris.
Seluruh dana hasil penghematan restrukturisasi ini nantinya tidak akan mengendap, melainkan dialihkan sepenuhnya untuk memperkuat program jaring pengaman sosial yang menyasar masyarakat luas.
Danantara Tancap Gas Merger BUMN Karya
Sejalan dengan arahan efisiensi tersebut, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mempercepat restrukturisasi di sektor konstruksi. Salah satu skema utamanya adalah menggabungkan PT PP (Persero) Tbk dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada kuartal keempat tahun ini.
Program konsolidasi ini secara total memangkas 7 BUMN Karya utama menjadi hanya 3 entitas:
-
PT Hutama Karya (Persero)
-
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
-
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
-
PT Adhi Karya (Persero) Tbk
-
PT PP (Persero) Tbk
-
PT Brantas Abipraya (Persero)
-
PT Nindya Karya (Persero)
Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dony Oskaria, membenarkan percepatan proses merger tersebut meski sempat meleset dari target awal pada Juni 2026 akibat kompleksitas restrukturisasi utang.
“Iya [dipercepat tahun ini]. Yang penting adalah terjadi konsolidasi dari perusahaan karya kita dalam rangka proses penyelamatan dan penyehatan,” tegas Dony di Kompleks Parlemen RI.
Dony menegaskan, meski penentuan surviving entity atau induk perusahaan masih dikaji, ia menjamin proses penggabungan devisi raksasa konstruksi ini tidak akan memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal bagi para karyawan.(*)
