jINFOKINI.ID, JAKARTA– Langkah proaktif digencarkan Kepolisian Republik Indonesia dalam menekan potensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di tanah air. Sebanyak 322 personel Satgas Edukasi, Penyuluhan dan Pencegahan Karhutla gelombang kedua resmi diberangkatkan ke empat wilayah prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.
Pemberangkatan ratusan perwira ini dilepas langsung oleh Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo dalam pembekalan di Jakarta, Senin (7/9/2026). Ia menegaskan bahwa mitigasi Karhutla tidak boleh lagi hanya bertumpu pada penindakan hukum setelah bencana terjadi, melainkan harus dimulai dari hulu melalui penguatan kesadaran kolektif di tengah masyarakat.
“Rekan-rekan harus benar-benar hadir di tengah masyarakat. Bangun komunikasi yang baik, berikan pemahaman dan ajak masyarakat bersama-sama melakukan pencegahan sejak dini,” tegas Wakapolri.
Personel gelombang kedua yang ditugaskan ini terdiri dari 64 peserta Sespimti, 207 peserta Sespimmen, 29 peserta SPPK, serta 22 pendamping. Mereka dijadwalkan mengemban misi kemanusiaan dan pencegahan ini selama 10 hari, menyesuaikan dengan dinamika serta tingkat kerawanan di lapangan. Penugasan ini melanjutkan gelombang pertama yang sebelumnya telah menerjunkan 189 peserta didik ke berbagai wilayah sasaran.
Dalam arahannya, Wakapolri secara khusus mewanti-wanti para personel agar menghindari pendekatan yang bersifat menggurui. Sebaliknya, para perwira menengah dan tinggi yang bertindak sebagai manager di lapangan ini diminta untuk mendengar, melebur dengan karakteristik lokal, serta memposisikan masyarakat sebagai subjek utama solusi.
Jejaring pengamanan di tingkat tapak yang melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa, Masyarakat Peduli Api (MPA), kepala desa, hingga tokoh adat didorong untuk diaktifkan secara maksimal. Edukasi yang disampaikan harus berorientasi pada aksi nyata, mulai dari larangan membuka lahan dengan cara membakar hingga kecepatan melapor ketika mendapati titik api potensial.
Selain aspek pencegahan, penugasan ini juga dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi bagi para peserta didik kepemimpinan. Mereka diminta untuk mengamati langsung efektivitas implementasi kebijakan organisasi di tingkat akar rumput, sehingga penanganan Karhutla ke depan dapat berjalan lebih komprehensif, humanis, dan tepat sasaran sebelum berubah menjadi bencana ekologis yang luas.(*)
