INFOKINI.ID, MAKASSAR — Pelayanan kegawatdaruratan menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan XI Tahun Anggaran 2026 yang melibatkan anggota DPRD Kota Makassar bersama jajaran RSUD Daya Kota Makassar.
Kegiatan yang berlangsung di Almadera Hotel, Jalan Somba Opu Nomor 235, Makassar, Jumat (25/9/2026), tidak hanya membahas aspek pengawasan pemerintahan daerah, tetapi juga menyoroti bagaimana pelayanan publik, khususnya sektor kesehatan, mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.
Anggota DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, SE, hadir sebagai salah satu narasumber. Ia membahas pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus membangun sinergi antara lembaga legislatif dan perangkat pelayanan publik.
Sementara itu, Direktur RSUD Daya Kota Makassar, dr. A. Any Muliany M, M.Kes, memberikan pemaparan terkait pelayanan kesehatan dengan menitikberatkan pada mekanisme penanganan pasien dalam kondisi kegawatdaruratan.
Sistem pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) menjadi salah satu materi yang mendapat perhatian. Peserta diberikan pemahaman mengenai alur pelayanan, penentuan tingkat kegawatan pasien, hingga tahapan penanganan yang bertujuan menyelamatkan nyawa.
Dalam kondisi darurat, pelayanan kesehatan tidak dapat berjalan dengan pola biasa. Kecepatan mengambil keputusan, ketepatan tindakan, serta koordinasi antarpetugas menjadi bagian penting dalam menentukan kualitas penanganan pasien.
Pembahasan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa fungsi pengawasan pemerintahan daerah memiliki kaitan langsung dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Pengawasan tidak hanya berbicara mengenai administrasi pemerintahan, tetapi juga bagaimana pelayanan publik dapat berjalan efektif ketika masyarakat membutuhkan.
Selain Ari Ashari Ilham dan dr. A. Any Muliany M, kegiatan tersebut menghadirkan Abd. Latif Hasan, SE, sebagai narasumber. Materi yang disampaikan memperkaya pemahaman peserta mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
Diskusi dipandu moderator Nilda Windasari. Peserta juga diberi kesempatan menyampaikan pertanyaan secara langsung untuk memperdalam pembahasan, terutama terkait pengawasan pemerintahan daerah dan pelayanan kesehatan.
Melalui kegiatan tersebut, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan tidak berhenti pada aspek evaluasi, tetapi mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (*)
